Yogyakarta – Ratusan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 terkait dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain itu, ada 340 dosen telah mengajukan petisi #UGMTolakRevisiUUKPK.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Nugroho beranggapan bahwa amanah konstitusi untuk memberikan peningkatakan kesejahteraan terhadap rakayat akan sulit untuk dicapai jika korupsi meraja rela. Sebab KPK lahir pada masa reformasi yang kini tengah mennggenggam kepercayaan masyarakat secara luas.

“Amanah reformasi telah melahirkan KPK, kemudian tumbuh dan berkembang bersama demokrasi serta mendapat kepercayaan publik luas, bahkan menjadi rujukan internasional,” ungkap Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/09).

Namun, kata Nugroho, beberapa pekan terakhir ada upaya sistematis pelemahan KPK dan gerakan antikorupsi yang agresif dalam beberapa pekan terakhir dipandang telah mengkhianati moralitas bangsa. Bahkan menurutnya, pengajuan RUU KPK yang tidak mengikuti prosedur hukum, serta proses pemilihan capim KPK yang penuh dengan polemik, tidak saja melemahkan KPK tetapi sebagai bukti untuk melemahkan sendi-sendi demokrasi.

“Jika kondisi ini dibiarkan maka amanah reformasi dan konstitusi berada dalam kondisi amat berbahaya,” sesal Nugroho.

Untuk diketahui, beberapa pekan terakhir publik digemparkan dengan wacana revisi UU KPK. Sejumlah elemen masyarakat dan akademisi menolak terhadap upaya Pemerintah dan DPR melakukan revisi.

Sejumlah poin yang melemahkan kinerja KPK diantaranya dibentuknya dewan pengawas dan adanya upaya agar KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (Hr-harianindo.com)