Jakarta- Direktur LBH Pers Ade Wahyudi menganggap bahwa tidak ada pelanggaran terkait sampul Majalah Tempo bergambar Presiden Joko Widodo dan bayangan pinokio yang terbit dalam edisi baru pekan ini. Sampul tersebut belakangan menuia polemik dari beberapa pihak lantaran dianggap melecehkan Jokowi.

“Kalau menurut kami itu masih dalam koridor wajar. Memang harusnya kan peran media sebagai pengontrol jalannya pemerintah,” ujar Ade, Senin (16/09).

Namun menurutnya, keputusan dugaan pelanggaran etik sampul tersebut tetap berada pada tangan kewenangan Dewan Pers.

Ade mengungkapkan bahwa gambar sampul itu pada dasarnya hanya bentuk kritik kepada Jokowi yang dianggap labil dalam memberantas korupsi. Hal ini mencuat ketika Jokowi memberikan persetujuan terhadap sebagian draf usulan revisi UU KPK. Padahal usulan revisi tersebut sudah tidak diterima oleh masyarakat.

“Gambar sampul itu bentuk sindiran saja, sehingga diinterpretasikan dengan (pinokio) hidung panjang,” ujarnya

Sebagai kepala negara, sambung Ade, Jokowi mestinya mampu menurunkahn tensi pendukunganya yang melontarkan kritikan terhadap sampul majalah tersebut. Sikap tersebut sekaligus dapat diartikan bahwa Jokowi yang terbuka pada kritik dan agar mawas diri untuk melakukan evaluasi.

“Jokowi sebagai kepala negara kan bisa-bisa saja dikritik. Bagaimana pun pemerintah harus berkuping besar, introspeksi diri, dan tidak responsif,” jelasnya.

Terlepas dari hal tersebut, Ade menghimbau agar ke depan Tempo lebih berhati-hati. Hal ini terkait keberadaan Rancangan KUHP yang mengatur pasal penghinaan terhadap presiden.

Bukan tidak mungkin jika rancangan itu disahkan, menurutnya, Tempo dapat dijerat pidana lantaran diduga menghina presiden.

“Meski tafsirnya tidak jelas ya, kalau pasal RKUHP sudah sah bisa jadi itu masuk sebagai bentuk penghinaan presiden,” ucap Ade.

Pada pekan ini, majalah Tempo diketahui menurunkan berita utama terkait polemik KPK. Sampul majalah itu menampilkan karikatur Jokowi beserta bayangan orang berhidung panjang menyerupai pinokio. Tempo Edisi 16-22 September 2019 itu memuat judul “Janji Tinggal Janji”.

Kritikan dilontarkan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menganggap bahwa gambar tersebut tak elok.

Penolakan juga datang dari relawan Jokowi Mania yang mendatangi gedung Dewan Pers, hari ini. Mereka melayangkan protes terkait gambar dalam sampul tersebut dan meminta Tempo segera menariknya.

Pihak Dewan Pers sendiri baru akan melakukan mediasi Jokowi Mania dengan Tempo pada pekan depan.

Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Setri Yasra mengungkapkan bahwa Tempo tidak berniat menggambarkan Jokowi sebagai pinokio. Sampul majalah Tempo itu merupakan metafora atas dinamika masyarakat perihal revisi UU 30/2002 tentang KPK.

“Tempo tidak pernah bermaksud menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan berbagai pihak lewat media sosial. Tempo juga tidak berniat menggambarkan presiden sebagai pinokio, yang tergambar adalah bayangan pinokio,” ujar Setri melalui pesan singkat, Senin (16/09).

Setri menerangkan bahwa gambar Jokowi dalam sampul tersebut merupakan tanggapan atas tudingan sejumlah pegiat antikorupsi yang menilai Jokowi telah mengkhianati janji dalam penguatan KPK. Terlebih Tempo telah mencantumkan penjelasan Jokowi dalam majalah tersebut.

“Tempo telah memuat penjelasan presiden dalam bentuk wawancara,” katanya. (Hr-harianindo.com)