Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk turun secara langsung guna mengatasi polusi udara di DKI Jakarta yang hingga kini masih dalam level mengkhawatirkan. Pasalnya Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan tidak memberikan pengaruh secara signifikan.

Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menjelaskan bahwa sudah sepatutnya pemerintah pusat mengmbil tindakan secara langsung untuk mengatasi polusi udara. Tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, penyelesaian krisis udara tak akan terselesaikan.

“Pusat juga harus bertanggung jawab, karena PP pengendalian pencemaran udara sebagai pangkal kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan juga terbukti tidak mampu memberikan perlindungan kepada warga,” jelas Bagus, di Jakarta, Selasa (17/09/2019).

Bagus menganggap bahwa Presiden Jokowi bisa menekan agar Gubernur DKI, Jabar dan Banten saling bekerjasama untuk mengatasi pencemaran udara. “Karena ketiga daerah ini, terutama di beberapa titik mengalami krisis udara, dan juga saling menyumbang pencemaran,” ungkap dia.

Bagus percaya bahwa tanpa adanya koordinasi di antara kepala daerah, permasalahan terkait polusi masih terus melanda DKI dan semakin lamban penanganannya maka semakin membiarkan masyarakat untuk terpapar polusi tersebut. Sementara sejauh ini di antara kepala daerah terkait tidak ada itikad dan tindakan secara bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dia beranggapan bahwa ingub Anies dalam mengendalikan kualitas udara sudah dinyatakan gagal. Setidaknya terlihat dari pelaksanaan perluasan ganjil-genap yang tidak berhasil untuk menekan angka polusi udara kecuali meningkatkan jumlah pengguna MRT dan Transjakarta.

Kegagapan DKI dalam mengatasi polusi, sambung Bagus, juga dapat dilihat dari lambannya Gubernur Anies melakukan evaluasi terhadap Ingub No 66 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Gubernur memilih untuk mengevaluasi dalam waktu tiga bulan padahal Ingub tersebut dalam kurun satu bulan sudah jelas gagal dalam menyelamatkan DKI dari ancaman polusi udara yang terjadi.

“Penyelesaian krisis udara di jakarta tidak cukup hanya jika diselesaikan oleh kebijakan dari Jakarta saja,” pungkas Bagus. (Hr-harianindo.com)