Palembang – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Irjen Firli Bahuri, mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan kinerjanya dipertanggung jawabkan kepada publik.

Karena sebagai lembaga negara, maka sudah seharusnya KPK tunduk pada Presiden yang notabene merupakan representasi dari negara. Meski demikian, dalam melaksanakan tugasnya KPK pun harus tetap independen.

“Nah, hanya dalam pelaksanaan tugasnya yang harus independen,” kata Firli di Palembang, Sabtu (21/09/2019).

Dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bahwa lembaga antirasuah tersebut tak boleh terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

“Tapi bukan berarti kita berdiri sendiri. Kita adalah lembaga suatu negara,” ujarnya.

Sebagai sebuah lembaga, menurut Firli, KPK mengemban tugas untuk meningkatkan kinerja dan hasil dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan mengutip Pasal 6 huruf a, Firli kemudian mengatakan bahwa koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, tentara, hingga kementerian dan DPR menjadi penting untuk dilakukan KPK.

“Jadi kita bukan one man show, kalimatnya gitu. Kalimatnya adalah melalukan koordinasi dengan instansi yang berwenang,” pungkas Firli. (Elhas-harianindo.com)