Jakarta – Terkait polemik mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), salah satu poin penolakan yang digaungkan adalah pasal penghinaan terhadap Presiden. Akan tetapi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Slamet Pribadi memandang bahwa pasal tersebut diperlukan sebagai sarana pelindung harkat dan martabat Presiden.

“Pendapat saya memang harus ada perlindungan terhadap Presiden. Yaitu jika seseorang sudah menyerang pribadi Presiden. Jangan sampai Presiden Republik Indonesia jatuh martabatnya karena dihina,” ujar Slamet Pribadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/09/2019).

Dalam diskusi bertajuk “Mengapa RUU KUHP Ditunda?”, Slamet kemudian mengelaborasikan pandangannya tersebut. Menurutnya, harus dibedakan antara kritik dengan penghinaan terhadap Presiden. Apabila seseorang melayangkan kritik, maka tak perlu dipidana. Asalkan tidak menghina.

“Jadi harus bisa dibedakan mana itu penghinaan atau memberi kritikan  kepada presiden. Siapapun rakyat Indonesia boleh mengkritik presiden tapi tidak untuk menghina,” paparnya.

Di lain pihak, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa sudah semestinya Presiden turut memberi atensi terhadap RKUHP. Khususnya, mengenai pasal karet seperti penghinaan presiden. Menurut Mardani, hal tersebtu wajar saja lantaran Presiden merupakan figur yang paling banyak mendapat kritkian dan pujian.

“Jangan sampai pasal ini membatasi hak menyatakan pendapat,” ucap Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menyayangkan apabila Presiden Joko Widodo baru memberi komentar sekarang lantaran energi yang sudah dicurahkan oleh para pembuat hukum jadi terkuras sia-sia. Mardani meminta agar Jokowi tak terpengaruh pada tekanan publik.

“Jadi jangan bergantung pada orang lain. Apalagi tekanan publik,” katanya. (Elhas-harianindo.com)