Jakarta – Perwakilan dari mahasiswa penolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam akan menggeruduk gedung DPR RI dengan jumlah massa yang lebih banyak. Hal itu akan terjadi apabila para anggota legislatif memutuskan untuk mengingkari kesepakatan yang telah dibuat antara mahasiswa dengan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

“Itu tentunya kita akan konsolidasikan lagi, 4 hari ke depan kita akan terus mengawal DPR. Tadi kan kalau misalnya revisi Undang-Undang KPK kita mempersiapkan masalah mitigasi dan lain-lain untuk yang lainnya masalah misalnya mosi tidak percaya ini terus kita gencarkan dalam pengawalan sosial media maupun aksi nanti kita akan konsolidasikan lagi. Yang jelas ketika kita aksi akan lebih jauh lebih banyak,” ujar Ketua BEM UI Manik Marganamahendra di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (19/09/2019).

Baca Juga: MUI Dukung RKUHP Agar Indonesia Tak Jadi Seperti Taliban

Manik mengatakan bahwa gerakan yang lebih masif akan menggeruduk gedung DPR RI apabila RKUHP sudah disahkan. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari apa yang disepakati sebelumnya.

“Nah itu dia berarti sudah menyalahi apa yang kita sepakati bersama. Kita akan datang kembali ke sini dan kita langsung gruduk DPR seperti itu. Sebenarnya kesepakatannya adalah dari Sekjen yang memang sesuai fungsinya itu menyampaikan pesan untuk tidak mengetuk RKUHP,” tegasnya.

Mahasiswa menentukan 24 September 2019 sebagai batas akhir penentuan nasib RKUHP. Mereka berharap agar rencana revisi tersebut dibatalkan.

“Sebenarnya hitungan kami yang tadi sudah kita ajukan pokoknya tanggal 24 September adalah batasnya, dan di empat hari ke depan ini kita sangat berharap untuk tidak disahkan. Yang jelas kami akan menuntut moril dari DPR itu sendiri, itu yang akan kita tuntut di sini,” ujar Manik.

Meskipun sebelumnya mahasiswa hanya dipertemukan dengan Sekjen DPR RI selaku perwakilan, namun Manik berharap bahwa para anggota DPR tidak ingkar janji.

“Tadi itu kita sudah tekankan supaya sekjen juga bisa memberikan kepastian itu. Ya itu yang masih kita pertanyakan. Dia masih banyak mengeluh dan lain-lainnya. Namun yang kita bisa usahakan di sini adalah bagaimana caranya supaya ini tetap juga berpengaruh kepada DPR itu sendiri. Jadi kami kawal supaya tidak disahkan dalam periode ini,” tandas Manik. (Elhas-harianindo.com)