Jakarta – Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara sependapat jika kader Partai Gerindra menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Menurut Amir, pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini kesejahteraan dari masyarkat harus menjadi prioritas.
“Bagi PPP kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas dalam pemerintahan periode kedua Pak Jokowi. Sehingga siapapun yang dianggap punya kompetensi di bidangnya atau kementerian yg akan dibentuk oleh Pak Jokowi kami pasti setuju, termasuk apabila Presiden yang punya hak prerogatif memilih kader dari Partai Gerindra,” tutur Amir kepada wartawan, Rabu (09/10/2019).
Menurut Amir, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang layak menduduki jabatan sebagai menteri. Amir menyatakan bahwa dirinya sepemikiran jika Gerindra tetap ikut meduduki jabatan sebagai menteri kendati partai tersebut menjadi rival Jokowi saat Pilpres 2019 lalu.
“PPP tetap setuju karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Dan tentu Pak Jokowi punya pertimbangan yang matang sebelum menentukan para pembantunya di kabinet,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani membeberkan bahwa belum adanya kepastian terkait dengan masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma’ruf. Arsul mengungkapkan bahwa Jokowi belum mebuka omongan terkait wacana Gerindra bergabung koalisi dalam pemerintahan.
“Soal masuknya atau bertambahnya parpol baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) statusnya masih kemungkinan saja, belum kepastian. Artinya bisa ya, bisa juga tidak. Sampai dengan saat ini, soal ini belum pernah disampaikan oleh Pak Jokowi selaku presiden terpilih kepada partai-partai KIK,” ungkap Arsul.
“Jadi PPP tidak ingin berspekulasi soal itu (kemungkinan Gerindra duduki kursi Mentan). Kami menyerahkannya saja kepada Pak Jokowi karena memang menjadi hak prerogatif beliau,” lanjutnya.
Menurut Arsul, keputusan apapun yang terkait dengan kabinet berada dalam kekuasaan Jokowi. Partai koalisi hanya bertugas untuk memberikan saran pada Presiden jika memang diminta.
“Lho, itu bukan soal legawa atau tidak legawa, semuanya terpulang kepada presiden terpilih. Partai-partai koalisi paling jauh memberikan masukan saja kalau nanti diminta,” jelasnya.
Sebelumnya, Gerindra masih menunggu terkait dengan tanggapan Jokowi perihal konsep pemerintahan yang ia tawarkan. Partai Gerindra menekankan bahwa titik konsepnya terkait dengan swasembada pangan. Gerindra pun sempat membicarakan terkait dengan posisi sebagai Menteri Pertanian (Mentan).
“Ya kalau diterima, ya, mungkin pos itu yang diberikan,” ujar Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjawab kemungkinan partainya mendapat kursi Mentan dalam wawancara dengan wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (08/10).
Namun Dasco menyatakan dengan tegas bahwa Gerindra tidak akan meminta-minta pembagian jabatan kepada Jokowi. Gerindra hanya akan memberikan penawaran konsep, dan jika konsep tersebut ternyata mendapatkan persetujuan, tentunya Gerindra mengharapkan dapat memberikan pengawalan terhadap konsep tersebut. (Hr-www.harianindo.com)
