Jakarta – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menginginkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus senantiasa ekstra hati-hati dalam memilih dan menentukan calon dari menteri-menterinya. Jokowi dianggap seharunya meminta masukan dari PPATK, KPK, dan BPK sebelum mengambil keputusan untuk menentukan nama-nama dari menterinya.
“Saya kira wajib itu mendengarkan masukan dari lembaga itu. Biar Pak Jokowi tidak terjebak oleh perilaku masa lalu. Sebab, dia harus bertanggung jawab karena menteri bawahannya sehingga aktivitas dia jadi terkuras ke urusan masa lalu bawahannya yang terpilih. Saya kira wajib dia mendengarkan semua kalangan,” ungkap Sunanto di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (08/10/2019).
Pernyataan Sunanto guna memberikan jawaban terkait perlu tidaknya Jokowi meminta pertimbangan dari KPK hingga BPK sebelum mengambil keputusan untuk menentukan nama-nama dari calon menterinya.
Pria yang akrab disapa Cak Nanto tersebut mengungkapkan bahwa Jokowi sangat perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak dari para calon menterinya. Menurutnya, pelibatan publik dan tiga institusi tersebut akan memberiak kejelasan perihal rekam jejak dari para calon menterinya.
“Integritas dapat dinilai dari situ. Meminta masukan itu menjadi sebuah penting,” katanya.
Lebih jauh, Cak Nanto menjelaskan bahwa dia mendukung Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, hal tersebut bisa menajdi solusi terbaik untuk tetap berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.
“Jadi kami berharap bahwa itu solusi terbaik untuk mempersiapkan pasal-pasal kemudian bisa dibahas bareng-bareng kepada publik sebagai komitmen pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (Hr-www.harianindo.com)
