Jakarta – Masinton Pasaribu baru-baru ini menyoroti hasil kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, kinerja lembaga antirasuah tersebut tak ubahnya dengan atraksi sirkus lantaran sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang membebani anggaran negara.

“Itu anggarannya kalau saya rata-ratakan satu triliun Rupiah per tahun, jadi 15 tahun (kerja KPK) itu (menghabiskan) Rp15 triliun. Dia cuma rutinitas saja itu OTT pakai masker. Duit (yang dikorupsi) kadang dipaksain cuma Rp50 juta, dilebarin biar kelihatan banyak,” ujar Masinton dalam acara diskusi soal Perppu KPK di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (08/10/2019).

“Dalam konteks itulah saya berkeyakinan UU KPK harus direvisi. Karena saya ingin agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi, tidak menjadi rutinitas menangkap menangkap, penyadapan, penyadapan, OTT, OTT. Dan itu bagi saya kerja ala sirkus,” sambungnya.

Seperti yang diketahui, UU KPK yang baru direvisi pada 17 September lalu sudah mendapat pertentangan dari masyarakat sejak revisi tersebut masih berupa wacana. Mereka memandang Presiden Joko Widodo perlu menerbitkan Perppu KPK lantaran revisi tersebut dinilai melemahkan KPK.

PDIP, menurut Masinton, akan memberi dukungan terhadap keputusan apapun yang diambil oleh Jokowi. Akan tetapi, Masinton mengatakan bahwa pihaknya memandang Perppu KPK masih belum diperlukan.

“Posisi PDI-Perjuangan selalu memberikan pertimbangan ke Presiden, selalu mendukung apapun keputusan Presiden, jangan ada yang mendesak-desak presiden. Bahaya kalau kemudian ketatanegaraan dan konstitusi kita diletakkan pada tekanan-tekanan,” ujarnya.

“Kalau Undang-Undangnya saja belum terbit lalu sudah didesak menerbitkan Perppu, itu namanya kebelet,” sambung Masinton.

Dalam acara yang sama, aktivis antirasuah Emerson Yuntho menilai bahwa justru apa yang selama ini dilakukan oleh KPK, seperti OTT dan penyadapan, merupakan cara efektif untuk mengungkap kasus korupsi. UU KPK yang baru direvisi, menurut Emerson, bakal mengurangi intensitas langkah-langkah KPK itu.

“OTT Pasti jarang, karena semua mekanisme penyadapan harus lewat izinnya Dewas (Dewan Pengawas). Proses penyitaan dan penggeledahan juga mungkin akan jarang, sebab harus lewat Dewas. Yang jelas, aspek penindakan nanti akan turun drastis itu,” papar Emerson.

Efektivitas kinerja KPK ditunjukkan dari rilisan lembaga tersebut yang mengumumkan bahwa sepanjang semester I 2019, KPK berhasil menyelamatkan kas daerah sebesar Rp 28,7 triliun. (Elhas-harianindo.com)