Home > Tag Archives: UU Pemilu

Tag Archives: UU Pemilu

Mahfud MD Berikan Komentar Terhadap UU Pemilu

Mahfud MD Berikan Komentar Terhadap UU Pemilu

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu pada 16 Agustus 2017, dimana sebelum ditandatangani Presiden, ada beberapa koreksi terhadap draf UU tersebut. Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mempersilakan kepada para pihak yang ingin melakukan gugatan uji materil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan” di ...

Read More »

Johan Budi Tegaskan UU Pemilu Telah Ditandatangani Presiden

Johan Budi Tegaskan UU Pemilu Telah Ditandatangani Presiden

Jakarta – Undang-Undang Pemilu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal tersebut pun diungkapkan Juru Bicara Presiden Johan Budi. “Presiden sudah tanda tangan RUU Pemilu, sudah diundangkan, dan sudah masuk Lembaran Negara,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/8/2017). Namun, sebelum membubuhkan tanda tangan, Presiden memberikan koreksi terhadap draf UU tersebut. Johan menjelaskan, draf itu sebelumnya memang ...

Read More »

Tidak Mendukung UU Pemilu, PAN Disarankan Mundur dari Kabinet Kerja

Tidak Mendukung UU Pemilu, PAN Disarankan Mundur dari Kabinet Kerja

Jakarta – Partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK menyarankan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mundur dari Kabinet Kerja lantaran tidak sejalan dengan pemerintah terkait UU Pemilu. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, menyarankan agar PAN menarik diri dari Kabinet Kerja terkait sikapnya dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu, pada Kamis (20/7/2017) lalu. “Saya menasihati saja ya. Saya menasihati PAN, PAN ...

Read More »

Pengamat Menilai Jokowi Diuntungkan Dengan UU Pemilu Yang Baru

Pengamat Menilai Jokowi Diuntungkan Dengan UU Pemilu Yang Baru

Jakarta – UU Pemilu yang baru diketahui telah disahkan oleh DPR RI. Salah satu poin yang ada di dalam UU Pemilu tersebut yakni presidential threshold 20-25 persen. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, ambang batas yang cukup tinggi tersebut dikatakannya sebagai hal yang disetting oleh pemerintah dengan partai-partai politik pendukungnya. Hal tersebut bertujuan tidak lain adalah agar ...

Read More »

Tolak UU Pemilu, Gerindra Bersiap Boikot Pilpres 2019

Tolak UU Pemilu, Gerindra Bersiap Boikot Pilpres 2019

Jakarta – Meskipun telah disahkan, UU Pemilu ternyata masih menuai polemik, salah satunya disebabkan oleh adanya presidential threshold 20-35 persen yang tercantum di dalamnya. Sejumlah fraksi menolak kebijakan baru tersebut, salah satunya ialah fraksi Partai Gerindra. Penolakan atas UU Pemilu ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, yang menduga kebijakan baru ini bertujuan untuk memuluskan rencana Joko Widodo ...

Read More »

PKB Tanggapi Santai Pilihan PAN Terkait UU Pemilu

PDIP : PKB Akhirnya Masuk Koalisi Pendukung Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mempermasalahkan perbedaan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda dengan partai pendukung pemerintah pada pengesahan Undang-Undang Pemilu. Ketua DPP PKB, Lukman Edy menuturkan, pandangan pimpinan PKB sama dengan PAN bahwa UU Pemilu memiliki kepentingan sendiri. Kepentingan pada UU Pemilu tak bisa disatukan dengan komitmen koalisi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan partai. “Ini ...

Read More »

KPU Tegaskan Siap Jalankan UU Pemilu yang Telah Disahkan

KPU Tegaskan Partisipasi Warga Dalam Pilgub Jabar Sangat Tinggi

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan DPR dan segera membuat peraturan teknis turunan dari UU tersebut. Aturan teknis itu penting sebagai regulasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. “Kami akan segera mempersiapkan segala peraturan turunan dari undang–undang tersebut, agar kemudian kita bisa menyelenggarakan proses penyelengaraan pemilu yang lebih baik,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra ...

Read More »

PKS : Beberapa Pihak Bakal Gugat UU Pemilu ke MK

PKS : Beberapa Pihak Bakal Gugat UU Pemilu ke MK

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan penghapusan presidential threshold selesai di DPR. Karena itu, PKS mendukung siapapun yang menggugat syarat ambang batas pencalonan presiden Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Domain kami di DPR, jadi di MK itu domain-nya adalah bagi partai politik yang tidak punya wakil di DPR atau bagi pakar, LSM, masyarakat yang merasa ...

Read More »

Ahmad Yohan : Revisi UU Pemilu Jangan Menghasilkan Conflict of Interest

Ahmad Yohan : Revisi UU Pemilu Jangan Menghasilkan Conflict of Interest

Jakarta – Beberapa waktu lalu, ada wacana untuk merevisi UU Pemilu. Hal tersebut dilakukan untuk memperketat seleksi calon anggota legislatif (caleg). Dampaknya pun diharapkan mengena secara umum. Termasuk kalangan artis dan pengusaha. Menurut Ketua Umum Barisan Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Ahmad Yohan, pengetatan seleksi caleg pada Pemilu 2019 itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka produk aturan itu harus tidak menjadi ...

Read More »