e-KTP

e-KTP

Jakarta – Program e-KTP yang digagas oleh pemerintah, saat ini memang hampir sebagian besar masyarakat sudah mulai menggunakan KTP yang baru ini. Namun beberapa minggu ini polemik penggunaan e-KTP yang tidak boleh di fotocopy menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Bagaimana tidak, sebenarnya Kartu Indentitas Penduduk ini memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, selain sebagai bukti identitas diri, KTP juga kerap difotocopy untuk keperluan lainnya sebagai contoh untuk pengambilan uang di bank.

Dengan munculnya surat edaran dari Mendagri agar tidak memfotocopy e-KTP ini banyak ditanggapi beberapa kalangan. Salah satunya adalah Komisi II DPR, dimana mereka berharap Mendagri lebih proaktif untuk melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat terkait dengan e-KTP.

Ketika dihubungi oleh harianindo pada Kamis (9/5/2013), Abdul Hakam Naja selaku Wakil Ketua Komisi II mengungkapkan bahwa “ Apabila memang nantinya e-KTP ini akan digunakan oleh beberapa instansi dengan card reader, maka seharusnya ada sosialisai kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Karena pada dasarnya pakar teknologi sendiri telah membantah jika e-KTP difotocopy akan terjadi kerusakan.”

Dalam surat edaran Mendagri tersebut memang kurang jelas, sehingga dapat menyebabkan berbagai spekulasi yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan dari Abdul Hakam Naja bahwa Mendagri juga harus menjelaskan bahwa nantinya penggunaan e-KTP tersebut akan menggunakan card reader.

Pemerintah untuk saat ini memang sedang menggalakkan sistem administrasi yang terintegrasi dari penggunaan e-KTP tersebut. Karena nantinya sebagian besar program pemerintah baik pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, kesehatan, jaminan sosial masyarakat dan juga pertanahan akan terintegrasi.

Oleh karena itu kita sebagai warga Negara yang baik harus selalu mendukung semua program pemerintah. Karena sudah banyak Negara yang telah berhasil menggunakan e-KTP, memang pelaksanaannya tidak mudah memerlukan integrasi pada beberapa sistem pemerintahan. (Rani Soraya – www.harianindo.com)