Foto dari AFP
Temuan PBB tersebut disampaikan dalam sebuah laporan setebal 37 halaman, yang merupakan laporan bulanan keduanya mengenai situasi terkini di Ukraina. Pimpinan departemen HAM PBB, Navi Pillay, mengatakan bahwa pihak-pihak yang memiliki akses dan pengaruh kepada kelompok bersenjata bertanggungjawab terhadap aksi kekerasan di wilayah timur Ukraina, dan oleh karenanya, pihak-pihak tersebut harus segera ditahan dan diadili karena mereka mengancam persatuan negara tersebut.
Adapun laporan lain mengatakan bahwa sebuah protes damai yang dilakukan oleh kelompok pro persatuan Ukraina akhirnya juga berubah menjadi kerusuhan. Para aktivis diserang dan dipukuli, dan pihak kepolisian seperti tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah dan mengatasi kerusuhan tersebut. beberapa diantaranya bahkan ikut melakukan penyerangan terhadap kelompok pro persatuan Ukraina tersebut.
Hasil monitor PBB juga mengatakan adanya ancaman pembunuhan, penyiksaan, dan penculikan. Aksi-aksi brutal ini mayoritas dilakukan oleh kelompok separatis anti pemerintah. Jurnalis dan pengamat internasional juga menjadi sasaran aksi tersebut. Keadaan tak berhukum di wilayah timur dan selatan Ukraina telah mencapai tingkat berbahaya.
Adapun pihak Rusia justru mengutuk laporan tersebut. Menurut Rusia, PBB tidak melihat aksi kekerasan yang juga dilakukan oleh tentara Pemerintah Ukraina terhadap kelompok pro-Rusia. Rusia menilai bahwa pelanggaran HAM terbesar yang terjadi di Ukraina adalah pembentukan pemerintahan baru yang dilakukan setelah Presiden Ukraina terdahulu, Viktor Yanukovych, dilengserkan. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)
