Harian IndoJakarta – Dalam munas Partai Golkar di Nusa Dua, mantan Ketua DPR Setya Novanto keluar sebagai Ketua Umum DPR 2016–2019. Pemilihan tersebut dilakukan pada Selasa (17/5/2016).
Nah, posisi Aburizal Bakrie resmi digantikan Setnov. Saat itu, dirinya mendapat 277 suara. Jumlah tersebut unggul jauh jika dibandingkan dengan rival terdekatnya, Ade Komarudin. Sang rival hanya mengantongi 173 suara.
Tentu, Anda sudah mengetahui bahwa Setnov adalah sosok yang cukup kontroversial di tanah air. Ada beberapa kasus yang diduga menyeret namanya.
Pada 1999, namanya pertama kali muncul dikaitkan dengan pengalihan piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara sebesar Rp 904,64 miliar. Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima milik Setya Novanto. Setelah cukup lama di Kejaksaan, kasus ini tiba-tiba dihentikan dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Juni 2003.
Pada tahun 2006, nama Setya Novanto kembali disebut-sebut karena diduga berada di belakang kasus dugaan penyelundupan limbah beracun (B3) PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) di Pulau Galang, Batam. Mengenai kasus ini, Setya Novanto membantah ikut terlibat. “Saya sudah mundur dari komisaris PT APEL,” ujarnya kala itu.
Pada tahun 2012, nama Setya Novanto kembali muncul. Kali ini, Setya Novanto diduga berperan mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran PON di APBN. Ia membantah semua tuduhan yang menyatakan ia terlibat kasus ini. “Tahu-tahu nama saya disebut di koran. Saya lalu dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam pengadilan kasus itu di Riau,” ujar Setya Novanto.
Satu tahun kemudian, di tahun 2013, namanya ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Setya membagi-bagikan fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR dan meminta fee 10 persen kepada Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra yang merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangi tender proyek e-KTP. Setya Novanto kembali membantah. “Saya enggak ikut-ikutan,” katanya saat itu.
Yang paling segar diingatan adalah kasus dugaan dirinya mencatut nama Presiden Joko Widodo unutk memuluskan renegosiasi PT Freeport. Kasus yang terkenal dengan kasus “Papa Minta Saham” ini dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Sebelum MKD mengambil keputusan, Setya Novanto memilih untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
