Harian IndoJakarta – Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memaparkan visi dan misi serta program kerja pasangan Ahok-Djarot secara detail, Rabu (5/10/2016).
Berikut isinya yang tertuang dalam resmi Visi, Misi, & Program Kerja 2017 – 2022:
Visi:
JAKARTA sebagai etalase kota Indonesia yang
modern, tertata rapi, manusiawi, dan
fokus pada pembangunan manusia seutuhnya
dengan kepemimpinan yang bersih , transparan, dan profesional.
Misi:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terbuka, dan melayani warga.
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau,
transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik sehingga Indeks Kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di antara kota-kota di dunia.
3. Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh lahir dan batin, kompeten, dan berdaya saing global dengan Indeks Pembangunan Manusia yang setara
dengan kota-kota maju di dunia.
4. Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga.
5. Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga yang berketuhanan, berbudaya, bergotong royong, berwawasan,
toleran, partisipatif, dan inovatif.
Program Kerja:
Reformasi Birokrasi
Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan dengan:
1) mengurangi persyaratan yang tidak krusial namun memberatkan,
2) menggabungkan proses pengurusan beberapa izin dengan penerbitan secara simultan, dan
3) meminimalisasi kesulitan warga dalam pengurusan izin dengan menjadikan birokrasi lebih proaktif melalui program jemput bola, seperti
a) izin keliling
b) AJIB (antar jemput izin bermotor) dan
c) izin online,
4) menggunakan aplikasi berbasis IT agar seluruh 500-an perizinan dan semua pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara online,
5) pembuatan akta kelahiran dan kematian dapat dilakukan langsung di rumah sakit.
Menciptakan database perizinan terpadu dengan peta spasial yang terbuka bagi seluruh warga untuk menghindari sengketa izin dan penerbitan izin yang tumpang tindih.
Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang membuka sistem rekrutmen bagi pegawai non-PNS.
Menyempurnakan penggunaan Indikator Kinerja (KPI) dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan,
rotasi, mutasi, dan demosi, dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Rotasi, mutasi, dan demosi pegawai dilakukan dengan transparan melalui lelang terbuka, dan berbagai pertimbangannya tercatat dalam sistem kepegawaian (SIMPEG).
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi dengan rasionalisasi jumlah pegawai melalui seleksi penerimaan yang lebih ketat, objektif dan terbuka,
dan penegakan disiplin yang lebih terukur.
Mempercepat waktu dan kualitas respon birokrasi dalam sistem pengaduan masyarakat sebagai alat utama untuk pencegahan KKN dan mendorong perbaikan
kinerja birokrasi dengan menjadikan respon terhadap pengaduan sebagai salah satu KPI.
Menjadikan birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta sebagai institusi pelayan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya.
Mewajibkan setiap pejabat Pemda untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.
Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, BPK, dan BPKP dalam rangka pemberantasan KKN.
Melanjutkan keterlibatan auditor profesional dalam proses penyisiran anggaran untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.
Menyempurnakan sistem perencanaan terpadu (mulai dari e-musrenbang sampai dengan e-budgeting) sehingga proses perencanaan semakin terkendali dan tepat sasaran.
Meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memudahkan pembayaran pajak secara online dan pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
Menerapkan biaya pemanfaatan aset milik Pemda dengan harga yang layak dan kompetitif di pasaran dan memperbaiki sistem pencatatan aset
agar seluruh aset terinventarisasi dan terkelola dengan baik.
Pendidikan
Melaksanakan amanat Undang-Undang dengan menjamin pelayanan pendidikan berkualitas gratis selama 12 tahun bagi siswa-siswi tidak mampu
dengan melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga seluruh anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa memperoleh akses pendidikan.
Melalui program KJP angka putus sekolah akan dipertahankan di bawah 0.5% untuk SMA dan 0.1% untuk SMP dan SD;
dan angka partisipasi murni wajib belajar 12 tahun akan ditingkatkan dari angka di bawah 60% hingga 90%.
Mewajibkan penggunaan KJP secara non-tunai agar tepat sasaran, terkontrol, dan mudah dievaluasi secara berkala dengan pendataan yang semakin lengkap.
Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah milik Pemda melalui pelatihan guru dengan bekerja sama dengan instansi pendidikan unggul,
dengan indikator nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru >75 dan peringkat PISA masuk dalam 30 besar kota dunia.
Melanjutkan rehabilitasi bangunan sekolah-sekolah milik Pemda sebanyak 785 sekolah, sehingga 100% sekolah negeri ditunjang fasilitas pendidikan
yang layak sesuai standar nasional dan berbasis IT.
Pembentukan SMKN mandiri yang dikerjasamakan dengan dunia usaha dan institusi lain untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM)
yang dapat langsung berkarya di dunia kerja dan berkompetisi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Pemberian tunjangan (TKD) guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang berbasis kinerja untuk memberi insentif bagi tenaga pendidik yang berkualitas.
Rotasi guru dan kepala sekolah untuk peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dengan menempatkan tenaga pendidik berkinerja terbaik di medan tersulit.
Kesehatan
Jaminan kesehatan bagi 100% warga dengan mekanisme BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas 3 dan mendorong keanggotaan BPJS warga melalui lurah dan Dinas Kesehatan,
melalui kerja sama lurah dengan BPJS dan PTSP untuk memastikan seluruh perusahaan mendaftarkan pegawainya memiliki BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU),
dan dengan pemberian BPJS PBI kepada bayi yang baru lahir.
Melaksanakan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) yang menjamin ketersediaan 1 dokter bagi setiap 5.000 warga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
dengan program preventif dan promotif kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien terminal melalui pengobatan paliatif dengan mekanisme dokter keluarga.
Meningkatkan kategori 44 Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK) dan 5 RSUK menjadi RSUD kelas C.
Membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumber Waras dengan pengobatan khusus penyakit kanker, jantung, otak dengan tambahan sebanyak 2.000 tempat tidur,
meningkatkan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional (akreditasi JCI) sejumlah minimal tiga RSUD, pembentukan pelayanan spesialis di setiap RSUD dengan mengoptimalkan
kinerja tenaga kesehatan yang sudah ada, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RS Swasta.
Menambah fasilitas intensive care NICU dan PICU minimal sejumlah tiga kali lipat dari jumlah yang ada.
Peningkatan pelayanan kesehatan dengan perbaikan waktu tunggu rawat jalan menjadi kurang dari 60 menit.
Membuat syarat kebersihan dan sertifikasi BPOM yang dievaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan serta menjadi bagian pengurusan izin usaha
bagi pemilik usaha kuliner maupun pedagang kaki lima.
Ketersediaan ambulans gratis bagi warga dengan penambahan armada 100 ambulans dengan target waktu tunggu 15 menit.
Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja kesehatan dengan membuka sistem rekrutmen terbuka sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan,
serta menjalankan sistem sertifikasi yang setaraf dengan kota-kota maju di dunia.
Ekonomi
Meningkatkan peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah dan mempercepat program pembangunan prioritas di bidang ketahanan pangan,
penyediaan hunian layak, infrastruktur, dan transportasi.
Menjamin ketersediaan 9 bahan pokok di lokasi dan dengan harga yang terjangkau bagi warga dengan mendorong peranan BUMD memotong rantai distribusi yang panjang,
salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar oleh BUMD di lokasi padat penduduk secara rutin.
Memperbaiki kesehatan finansial dan meningkatkan performa BUMD melalui pemilihan manajemen yang profesional, peningkatan corporate governance,
dan pengawasan BUMD berbasis IT agar BUMD memperkuat pendapatan anggaran daerah.
Menciptakan sistem kerja sama yang transparan dan menguntungkan kedua belah pihak untuk memfasilitasi lebih banyak kerja sama antara Pemda dengan badan usaha (KPBU)
untuk membiayai pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
Menyediakan subsidi bahan pangan bagi pemegang KJP agar ada peningkatan gizi siswa-siswi Jakarta dengan target konsumsi daging sebesar 1,5 kg/bulan/anak.
Menciptakan ekosistem yang menunjang kolaborasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan di Jakarta dengan penyediaan co-working space dengan fasilitas pendukung
di 5 wilayah kota administrasi dan penyederhanaan izin usaha kecil dan menengah.
Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional dan pembangunan pasar basah modern seperti di kota-kota maju di dunia.
Memperkuat daya saing pedagang kecil dengan mendorong pelatihan sertifikasi untuk pedagang kecil, melanjutkan pemberian kredit yang terjangkau bagi UMKM yang
diintegrasikan dengan lokasi binaan, serta penyediaan lokasi usaha untuk pedagang-pedagang kecil di lokasi-lokasi yang strategis.
Melanjutkan program budi daya ikan / peternakan dengan sistem bagi hasil 80% bagi warga dan 20% bagi Pemda dengan penyediaan fasilitas oleh Pemda
untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Setelah banyak pelaku usaha berhasil, 20% akan dialokasikan untuk koperasi yang dibentuk.
Membangun pasar perkulakan di Pasar Induk Kramat Jati untuk sembako murah dengan keanggotaan khusus bagi lapisan warga yang membutuhkan,
seperti pemegang KJP dan warga bergaji UMP.
Melakukan program pemberdayaan warga rusun melalui pelatihan dan job fair agar warga rusun dapat berkontribusi secara produktif kepada perekonomian daerah.
Penanggulangan Banjir
Mendorong percepatan penyediaan Ruang Terbuka Biru (RTB) sebesar 5% dengan menyelesaikan pembangunan 17 waduk dan 9 embung untuk menambah tampungan air:
Waduk: Jagakarsa, Rawa Minyak, Pinang Ranti, Pondok Rangon 1, Kampung Rambutan, Cilangkap, Marunda, Lebak Bulus, Cilandak Marinir, Brigif, Kampung Rambutan 1,
Cimanggis, Sunter Hulu, Pondok Rangon 2, Rawa Lindung, Kamal Longstorage, dan Pondok Rangon Embung: Cipedak, Lebak Bulus 3, Lapangan Merah, Kramat Jati,
Haji Dogol, Sejuk Raya, Penganten Ali, Cendrawasih, Sunter Jaya.
Melanjutkan program pengembalian fungsi sungai dan kali yang sudah banyak ditempati hunian liar dan program relokasi warga ke rumah susun; mewajibkan lurah dan camat
untuk memastikan tidak ada bangunan liar di atas seluruh saluran air di Jakarta, serta menyelesaikan normalisasi sungai melalui program JEDI.
Menambah kapasitas pompa air dua kali lipat dari kapasitas saat ini untuk mempercepat surutnya genangan dan tindakan preventif banjir, terutama di daerah-daerah yang rendah,
dekat dengan aliran sungai, cekungan, dan kawasan Pantai Utara.
Melanjutkan pembangunan tanggul laut (NCICD A) di sepanjang pantai utara (Pantura) Jakarta untuk menyelesaikan banjir akibat air pasang.
Menghubungkan seluruh saluran air di Jakarta untuk mendistribusikan air hujan secara merata, serta membangun sistem pengawasan saluran air untuk mempercepat
penanganan genangan dan banjir.
Otomatisasi pintu-pintu air dan pompa sesuai dengan ketinggian air, curah hujan, dan kondisi saluran air yang terkait.
Memperbanyak biopori dan sumur resapan melalui gerakan menabung air secara berkelanjutan.
Pembangunan waduk di hulu sungai melalui pemberian hibah untuk waduk kepada Pemda sekitar Jakarta untuk mengatur debit air yang masuk Jakarta.
Tata Kota
Melanjutkan reklamasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai water front city sekaligus merevitalisasi daratan dan perairan Jakarta Utara melalui skema subsidi silang.
Mendorong pemasangan reklame LED, pelebaran trotoar sepanjang 2.700 kilometer yang menunjang kenyamanan pejalan kaki dan ramah bagi penyandang disabilitas
dimulai dari kawasan Sudirman-Thamrin sebagai pusat kota dan ikon Jakarta.
Mendorong perbaikan trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang /Multifungsi (JPO/JPM) di seluruh Jakarta untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.
Membangun sistem ducting di berbagai wilayah Jakarta dengan menjadikan pembangunan ducting sebagai syarat izin pembangunan gedung agar pengaturan kabel utilitas
dapat dilakukan dengan baik.
Membangun dan merevitalisasi kawasan permukiman padat penduduk sesuai kearifan lokal, terintegrasi dengan pembangunan sarana taman, tempat olahraga,
dan pengelolaan sanitasi masyarakat.
Membangun dan menata perkampungan nelayan yang sehat dan bersih serta terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan dan pengembangan kawasan wisata.
Transportasi
Pengembangan fungsi terminal sebagai Transit-Oriented Development (TOD) untuk mendorong penggunaan angkutan umum, dimulai dari pengembangan TOD
untuk terminal tipe A seperti Kampung Rambutan dan Pulo Gebang.
Merevitalisasi 1.413 halte bus untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan penambahan fasilitas, ruang tunggu, dan toilet.
Memasang Terminal Elektronik Parkir (TPE) di seluruh gedung milik Pemda dan ruas jalan strategis untuk menyelesaikan masalah parkir liar dan meningkatkan pemasukan daerah.
Meningkatkan pelayanan bus sekolah gratis dengan menambah luas area pelayanan dengan penambahan armada sebesar 2 kali lipat.
Membangun sarana park and ride untuk menyelesaikan masalah parkir liar dan memudahkan warga untuk menggunakan angkutan umum.
Mengoperasikan bus lower deck dan bus tingkat gratis di jalur-jalur wisata dan komersil.
Pariwisata dan Kebudayaan
Mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata unggulan dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas budi daya ikan yang bekerja sama dengan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dan mendorong pembangunan resort bertaraf internasional.
Menjamin ketersediaan moda transportasi publik yang terjangkau ke Kep. Seribu, salah satunya dengan penyediaan kapal yang terintegrasi dalam Transjakarta
dengan metode pembayaran rupiah/mil.
Melanjutkan program revitalisasi Kota Tua dan fasilitas penunjang yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata dan pusat budaya dan sejarah Jakarta.
Merevitalisasi Kawasan Museum Bahari hingga Muara Angke dengan Restoran Apung untuk olahan makanan laut guna menjadikan kawasan tersebut sebagai
salah satu destinasi wisata dengan mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat budaya dan pendidikan bahari.
Menjadikan Taman Impian Jaya Ancol sebagai taman hiburan bertaraf internasional dan terjangkau bagi warga yang pengelolaannya dikerjasamakan
dengan operator taman hiburan dari negara maju.
Menjadikan kantor walikota, lurah, dan camat sebagai tempat hiburan masyarakat secara reguler dengan pengelolaan PKL yang tertata rapi dan pertunjukan seni di akhir pekan.
Mendorong pembangunan pusat kebudayaan terpadu yang menampilkan berbagai macam budaya daerah-daerah di Indonesia.
Mengadakan kompetisi seni di RPTRA yang diperuntukkan bagi warga sekitar dengan tema lomba berkaitan dengan program Pemda.
Menyediakan rumah cagar budaya sebagai pusat kebudayaan bagi komunitas lokal untuk menjadi tempat berkumpulnya pegiat dan penikmat seni.
Lingkungan hidup
Mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG), salah satunya melalui standar penyediaan pipa gas di rumah susun dan penggunaan BBG untuk transportasi publik.
Mempercepat perluasan pembangunan hutan dan taman kota di lokasi-lokasi strategis.
Mendorong pelaksanaan dan memperluas area Car Free Day yang diadakan setiap akhir pekan.
Mewujudkan kawasan larangan merokok di kawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda).
(Yayan – www.harianindo.com)
