Terjadi Polemik Tarif STNK, Polri Bakal Segera Lakukan Evaluasi

Jakarta – Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan BPKB terus bergulir. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kenaikan tarif PNBP tidak memberatkan direspons cepat oleh Polri. Korps Bhayangkara mengaku siap bila ada rencana evaluasi terhadap kenaikan tarif STNK, BPKB, dan SIM tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, memang ada permintaan dari Jokowi bahwa kenaikan tarif itu sebaiknya tidak memberatkan masyarakat. Karena peraturan tersebut sudah berlaku, Polri siap mengikuti bila ada evaluasi terhadap kebijakan itu.

“Nanti kan ada evaluasi, tapi polisi bukan yang memutuskan. Kami siap saja mengikuti apa pun hasil evaluasi itu,” terangnya di Mabes Polri pada Senin (9/1/2017).

Evaluasi tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah yang melibatkan DPR, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya. “Kita lihat nanti, kenaikan ini kan bukan usul Polri. Jadi, tidak bisa hanya Polri yang memutuskan,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah menaikkan tarif PNBP yang di dalamnya ada STNK dan SIM. Hanya, memang ada kekurangan terkait konsultasi publiknya. “Tidak dilakukan konsultasi publik sehingga aspirasi masyarakat tidak tertampung,” ucapnya.

Baca juga: Teguh Santosa : Rachmawati Tidak Penah Hadir Dalam Diskusi di Rumah Amanah Rakyat

Karena itu, mungkin sekali dalam evaluasi tersebut konsultasi publik dibahas. Perlu ada solusi untuk itu, misalnya, dengan memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. “Ya, harus dijelaskan semua secara detail.”

Dia menambahkan, persoalan komunikasi pemerintah yang belum baik tersebut tentu perlu diperbaiki. Sebenarnya, lanjut dia, bukan masalah Jokowi tidak mengetahui kenaikan sebanyak itu. “Sebab, seorang presiden itu mengurus banyak hal. Tentu tidak semua diingat,” ungkapnya.

Hanya, peran lembaga kementerian seharusnya lebih aktif. Kementerianlah yang seharusnya mengambil peran sosialisasi kebijakan pemerintah. “Kalau tidak, ya juru bicaranya harus aktif,” tuturnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)