Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar sudah ditetapkan tersangka penerima suap oleh KPK dalam kasus pembahasan judicial review atau uji materi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK Lakukan Penggeledahan di Beberapa Ruang Kerja Hakim

KPK

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengaku, KPK serkira pukul 02.00 WIB datang ke Gedung MK untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Patrialis Akbar.

“Sudah dari tadi jam 02.00 WIB sampai jam 06.00 WIB penggeledahan,” ujar Fajar pada Jumat (27/1/2017).

Selain mengeledah ruang kerja Patrialis, penyidik lembaga antirasuah juga mencari bukti-bukti lain di ruang kerja dua hakim, yakni I Dewa Gede Palguna, dan Manahan Sitompul.

Menurut Fajar, penyidik yang datang ke gedung penguji undang-udang tersebut berjumlahlima orang. Mereka pun setelah melakukan penggeledahan dengan membawa sejumlah berkas dari tiga ruang hakim tersebut. “Namun saya tidak tahu (apa yang dibawa) mungkin yang dianggap relevan,” katanya.

Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis bersama sepuluh orang lainnya di tiga lokasi berbeda. Yaitu lapangan golf Rawamangun, Sunter, dan Grand Indonesia. Dalam penangkapan, KPK menyita barang bukti berupa voucher pembelian mata uang asing dan sejumlah dokumen.

Baca juga: Jubir FPI Nilai Banyak Unsur Politik Dalam Pelaporan Habib Rizieq

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang tersangka. Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan judicial review atau uji materi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK juga menetapkan rekan Patrialis, Kamaluddin (KM) sebagai perantara. (Tita Yanuantari – harianindo.com)