Jakarta – Tommy Sihotang salah satu penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan akan meminta mendatangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dihadirkan di dalam persidangan. Sabtu (4/2/2017).
Susilo Bambang Yudhoyono
Permintaan itu akan dilakukan terkait dengan ucapan Yudhoyono yang menyebut ada yang menyadap percakapan dirinya dengan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin.
“Terlintas di pikiran tim penasihat hukum untuk meminta majelis panggil mantan Presiden SBY, jelaskan di persidangan dari mana beliau itu bisa menyimpulkan ada penyadapan,” kata Tommy dalam sebuah diskusi bertajuk “Ngeri-ngeri Sadap” di Cikini, Jakarta Pusat.
Baca juga : Penyadapan Telepon Secara Ilegal Bisa Dituntut 15 Tahun Penjara
Tommy menerangkan bahwa, tim penasihat hukum Ahok tidak pernah mengatakan adanya penyadapan di dalam persidangan. Mereka hanya membahas mengenai adanya percakapan antara Yudhoyono dan Ma’ruf.
“Yang menarik adalah Pak SBY kalau enggak salah yang pertama yang mengatakan ada penyadapan. Jadi istilah penyadapan itu tidak keluar dari penasihat hukum,” kata Tommy.
Tommy juga menegaskan, tim penasihat hukum Ahok tidak melakukan penyadapan. Tim penasihat hukum Ahok ingin majelis hakim persidangan untuk menghadirkan Yudhoyono di persidangan untuk menjelaskan semuanya.
“Yang paling soft di sidang yang akan datang kemungkinan kami akan minta majelis hakim untuk panggil, jelaskan di persidangan supaya clear, supaya jangan ada dusta di antara kita dan gunjang-ganjing,” kata Tommy.
Dalam lanjutan sidang dugaan penodaan agama yang beragendakan mendengarkan kesaksian Ma’ruf pada hari Selasa (31/1/2017), tim penasihat hukum Ahok menuding ada komunikasi antara SBY dan Ma’ruf. Isinya disebut permintaan agar Ma’ruf menerima kunjungan pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, di Kantor PBNU.
Selain itu, tim penguasa hukum Ahok menyatakan adanya komunikasi berisi permintaan Yudhoyono agar MUI segera mengeluarkan fatwa terkait ucapan Ahok saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam persidangan, tim penasihat hukum Ahok mengaku memiliki bukti atas tudingannya itu.
(Bimbim – www.harianindo.com)
