Fadli Zon Berikan Alasan Ini Saat DPR Disebut Sebagai Lembaga Terkorup

Jakarta – Global Corruption Barometer (GCB) kembali diluncurkan oleh Transparency International. GCB membawa hasil bahwa lembaga legislatif baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD) telah dicap sebagai lembaga paling korup dalam tiga tahun belakangan ini.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa TII seharusnya memeriksa lembaga dengan anggaran terbanyak yakni pemerintah. Pasalnya, porsi anggaran yang telah dialokasikan kepada DPR tergolong kecil.

“Kalau dilihat dari porsi anggaran DPR ini kan yang paling kecil sebetulnya menggunakan anggaran APBN hanya 0,01 atau 0,02 persen dari total APBN. Jadi kalau mau diperiksa, periksalah pengguna anggaran terbanyak,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lantas Fadli mempertanyakan terkait dengan metode dan sumber survei yang dilakukan oleh TII apakah hanya mengambil informasi dari media massa atau melakukan investigasi secara langsung terhadap kinerja DPR. Oleh sebab itu, kata Fadli, TII sebaiknya menggali dugaan praktik korupsi di lembaga-lembaga eksekutif dengan anggaran yang lebih besar ketimbang DPR.

“Saya belum lihat juga sejauh mana, bagaimana dia melakukan survei apakah dia hanya melalui berita-berita yamg ada di media atau memang melakukan satu proses investigasi sampai sistem dan mekanisme yang ada di dalam lembaga-lembaga tersebut,” terangnya.

“Jadi kalau kita mau menggali lebih seperti yang saya katakan tadi potensi terbesar adalah di lembaga yang memiliki anggaran yang besar yaitu di eskekutif bukan legislatif,” tegas Fadli.

Terlebih lagi, Fadli mengatakan bahwa DPR tidak bisa ikut dalam satuan III terkait pembahasan anggaran negara. Sehingga, pemerintah adalah satu-satunya pihak yang mengetahui secara pasti dalam penggunaan anggaran-anggaran tersebut.

Baca Juga : Sandiaga Berikan Pelatihan, Pedagang : “Jangan Bicara Teori Mulu Pak”

“Ya kita sudah tidak lagi ikut di dalam proses satuan 3 ya. Jadi kita hanya memberikan balk gitu kepada pihak Pemerintah sebagai pengguna anggaran. Kita tidak tahu lagi penggunaan anggaran dari pemerintah secara detil,” pungkasnya.

(bimbim – www.harianindo.com)