Harian IndoJakarta – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terseret dalam kasus korupsi. Karena itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie bersuara. Dia mengimbau tidak ada desakan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang bertujuan untuk mengganti ketua umum.
“Jangan sampai kita hanya berpikir pragmatis, hanya mencari posisi atau jabatan. Dan setiap ada persoalan langsung berpikir untuk diselenggarakannya Munaslub,” kata Aburizal dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2017).
Pria yang akrab disapa Ical itu mengingatkan, agar seluruh kader Golkar bersatu dalam menghadapi situasi apapun. Di samping juga menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi kader secara bersama-sama.
Golkar, kata Ical, telah memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi setiap kadernya. “Jika ada perbedaan pandangan, saya meminta untuk menyelesaikannya melalui mekanisme internal partai yang berlaku selama ini,” ujar mantan Ketua Umum Golkar itu.
Dalam dakwaan bagi dua terdakwa kasus e-KTP, Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar ketika itu disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.
Menurut jaksa KPK, Novanto bersama Andi Narogong, Anas Urbaningrum, dan Nazaruddin, menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi.
Pembagiannya adalah 7 persen (Rp 365,4 miliar) untuk pejabat Kementan, 5 persen (Rp 261 miliar) untuk anggota Komisi II DPR, dan 15 persen (Rp 783 miliar) untuk rekanan/pelaksana pekerjaan. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
