Jakarta – Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi rupanya meninggalkan persoalan bagi pejabat-pejabat di Kemendagri setelah tidak lagi menjabat sebagai pembantu presiden.

Puluhan Pejabat Kemendagri Harus Berurusan dengan KPK Terkait Kasus E-KTP

Setelah kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP terkuak, banyak pejabat-pejabat harus bolak balik berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan setidaknya ada 68 pejabat di Kemendagri harus berurusan dengan lembaga antirasuhah, untuk dimintai keterangan mengenai kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 trilun ini.

Padahal saat ini pihak kemendagri disibukkan dengan pengurusan blanko e-KTP yang kurang di beberapa daerah, di mana masyarakat yang belum memiliki e-KTP terus menangih blanko kartu identitas itu. Oleh karenanya Tjahjo mengaku saat ini para pejabat Kemendagri dihadapi oleh situasi sulit berupa tekanan.

Baca juga: Menteri Susi Dipanggil DPR, Ada Apa ?

“Pejabat Kemendagri yang mengurusi Dukcapil dalam 1 tahun bolak-balik dipanggil KPK. Jadi secara psikis dan juga mempengaruhi kerja,” ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Meski demikian, mantan anggota Komisi I DPR ini menegaskan pihaknya akan menepati janji, bahwa seluruh wilayah di Indonesia harus memiliki e-KTP. “Secara prinsip bahwa mereka juga sudah optimal kerja, targetkan di tahun ini selesai,” katanya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)