Harian IndoJakarta – Saat bersaksi di depan Pengadilan Tipikor, Senin (3/4/2017), mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan bahwa semua anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, kebagian dana korupsi pengadaan e-KTP. Saat itu anggota Komis II DPR berjumlah 50 orang.
“50 anggota kebagian semua?” tanya jaksa penuntut umum KPK.
“Iya. Kalau tidak, RDP (rapat dengar pendapat) tidak mau kondusif,” kata Nazaruddin.
Jaksa kemudian menyebutkan beberapa nama anggota DPR yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi pengadaan e-KTP. Di antaranya ada Arif Wibowo, Agun Gunandjar, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, Mustokoweni, Teguh Juwarno, Markus Nari, dan Taufik Effendi.
Nazaruddin juga mengungkap ada pemberian uang kepada Ketua Komisi II DPR RI saat itu, Chairuman Harahap. Nazaruddin bahkan menyebut Chairuman yang meminta uang itu.
“Malah ngejar-ngejar uang. Kalau tidak dia tidak mau teken,” kata Nazaruddin.
Selain Chairuman, Nazaruddin juga mengaku melihat langsung mantan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menerima USD 500.000.
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR dan pejabat di Kementeria Dalam Negeri diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan e-KTP pada tahun 2011-2012.
Saat itu, DPR menyepakati anggaran sebesar Rp 5,9 triliun guna proyek pengadaan e-KTP. Sebanyak 51 persen atau sebesar Rp 2,662 triliun digunakan untuk pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persennya atau senilai 2,558 triliun dibagi-bagi untuk sejumlah pejabat, termasuk anggota Komisi II DPR.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
