Harian IndoJakarta – Dengan suara yang lantang, Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bereaksi atas tuntutan dari jaksa kepada terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sidang lanjutan yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, pada Kamis (20/4/2017).
Din Syamsudin
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut menilai bahwa kasus yang tengah membelit Ahok terkait dengan penistaan agama itu, bukanlah sebuah perkara yang kecil. Ia menilai bahwa ujaran kebencian yang terjadi dari Kepulauan Seribu September 2016 lalu merupakan bentuk intoleransi dan anti kebinekaan yang nyata.
“Jika dibiarkan hal itu potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama dan antar etnik di negara Pancasila yang berbineka tunggal ika,” ujar Din dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com Sabtu (22/4/2017).
Oleh sebab itu, kasus penistaan agama seperti itu harus segera ditindak tegas melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan memenuhi asas keadilan rakyat. Dalam pengadilan kasus penistaan agama tersebut, tuntutan jaksa terhadap Ahok secara kasat mata dirasakan mengabaikan rasa keadilan rakyat, dan menunjukkan secara nyata keberpihakan pemerintah guna melindungi tersangka.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menduga penundaan pembacaan tuntutan tersebut merupakan sebuah alasan yang mengada-ada. Pasalnya, inti dari tuntutan yang dilakukan tersebut sangat ringan dan bertentangan dengan jurisprudensi. Bahkan ada kecenderungan dalam mempermainkan hukum.
Baca Juga : Warga NTT Minta Ahok Jadi Gubernur di Daerahnya
“Hal ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketakpercayaan kepada instansi penegakan hukum, dan menimbulkan pembangkangan terhadap hukum dan penegakan hukum,” katanya.
(bimbim – www.harianindo.com)
