Jakarta – RUU Pemilu yang sedang dirampungkan DPR molor dari jadwal. Penyebabnya pun telah dilaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ‎Hal tersebut ‎Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Bila RUU Pemilu Tetap Mangkrak, Pemerintah Bakal Pakai Peraturan Sebelumnya

Pramono mengungkapkan, penyebab utama molornya pembahasan RUU Pemilu lantaran belum disepakatinya soal penghitungan daerah pemilihan (Dapil) dan persoalan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019.

“‎Mendagri telah membuat laporan secara reguler kepada Presiden mengenai perkembangan yang ada di DPR. Memang ada beberapa hal krusial yang menjadi perbedaan, misalnya urusan proposioal terbuka dan tertutup, presidential threshold, dan cara perhitungan di setiap dapil,” kata Pramono di Jakarta pada Selasa (2/5/2017).

Baca juga: Rizal Ramli Bakal Beberkan Kasus Korupsi BLBI

Pemerintah, sambung Pramono, berharap DPR segera merampungkan pembahasan RUU Pemilu dengan menyelesaikan berbagai permasalahan‎ yang ada. Apabila pembahasan RUU Pemilu tetap “mangkrak”, maka pemerintah akan menggunakan aturan yang sebelumnya.

“‎Tapi kami yakin karena saat ini sudah di Panja, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, maka dilakukan pengambilan keputusan. Sebab, kalau tidak bisa diselesaikan maka yang dipergunakan adalah UU sebelumnya,” terangnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)