Jakarta – Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pihaknya pun melayangkan penangguhan penahanan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum bisa memproses hal tersebut.

Pengadilan Tinggi Belum Bisa Proses Penangguhan Ahok

Meski tim penasihat sudah mengajukan permohonan tersebut, namun proses penangguhan masih menunggu berkas perkara yang telah diputuskan pada sidang di tingkat pertama pada Selasa (9/5/2017).

“Cuma itu kan menunggu berkas perkara Pak Ahok yang harus dikirim ke pengadilan tinggi. Itu wewenang hakim yang perkara itu,” kata Kepala Humas Pengadilan Tinggi Jakarta Johanes Suhadi di kantornya Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Menurut Johanes, jika berkas perkara tersebut diterima, tidak serta merta penangguhan itu dapat dikabulkan. Pasalnya, Pengadilan Tinggi akan menunjuk hakim yang akan mengadili perkara tersebut, dan mempertimbangkan permohonan penasihat hukum agar Ahok dijadikan tahanan luar.

“Itu kewenangan mengenai penangguhan mau dikabulkan atau tidak ada di majelis yang bersangkutan. Sementara kan sekarang belum ada penetapan penunjukan majelis,” ujarnya.

Baca juga: Kejati Jabar Ungkapkan Pelimpahan Berkas Kasus Rizieq Shihab Masih Berlanjut

Sebagaimana diketahui, pasca diputus bersalah dalam kasus penodaan agama, majelis hakim langsung memerintahkan agar terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ditahan. Ahok sempat digiring petugas ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur, hingga akhirnya dipindah ke Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, karena alasan keamanan. (Tita Yanuantari – harianindo.com)