Harian IndoJakarta – Terdakwa penoda agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dijatuhi vonis dua tahun penjara dan perintah penahanan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Vonis tersebut dinilai sudah adil. Putusan tersebut dianggap telah menenteramkan masyarakat. Bagi yang merasa tidak puas, bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi.
Sidang Ahok
“Bukan dengan jalan melakukan aksi demonstrasi hingga larut malam, yang berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi bangsa,” ujar Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah dalam diskusi bertajuk Dramaturgi Ahok di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).
Jika putusan hakim itu disebut kontrovesi, Ikhsan tidak sepakat. Karena menurutnya, wajar saja apabila masih ada pihak-pihak yang merasa tidak adil dengan putusan tersebut. Baik itu pelapor, maupun dari pihak Ahok sendiri. Pelapor misalnya, merasa tidak adil lantaran mereka ingin Ahok dihukum lima tahun penjara.
Di sisi lain, kubu Ahok juga menyatakan gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut tidak menistakan agama. Bahkan, mereka beranggapan Ahok seharusnya tidak ditahan. Nah, dua kutub tersebut tentu tidak pernah bisa ketemu. Oleh sebab itu, putusan tersebut diambil jalan tengahnya.
Baca Juga : FPI Minta Polisi Tak Libatkan Interpol Untuk Memulangkan Habib Rizieq
“Mari kita sepakat dari awal bahwa persoalan ini dilerai melalui due process of law yang sudah berjalan baik dari penyidikan, penuntutan sampai vonis. Hakim berpendirian bagaimana menjaga hukum dan kesatuan bangsa negara,” kata Ikhsan.
(bimbim – www.harianindo.com)
