Harian IndoJakarta – Mantan Ketua MPR, Amien Rais kembali ‘menyerang’ mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengkritisi kebijakan Ahok terkait reklamasi yang disebutnya sarat akan unsur KKN dan korupsi.
“Kebijakan reklamasi ini hanya kata pengantar menguntungkan konglomerat, dengan menyerahkan kekayaan negara dan menghabisi kehidupan nelayan,” kata Amien Rais.
Menurut Amien, jika memang proyek reklamasi tersebut untuk kepentingan rakyat seharusnya dikelola oleh BUMN, bukan oleh konglomerat.
“BUMN harus mengambil peran dominan dalam pengelolaan lahan reklamasi karena itulah yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan begitu, keuntungan terbesar dan retribusi reklamasi masuk ke kas negara, sehingga hasil terbesar tersebut dapat dinikmati semakin banyak rakyat, tidak hanya segelintir orang,” jelasnya.
Kebijakan Ahok secara diam-diam membuat kesepakatan dengan konglomerat tanpa didukung ijin dan amdal dinilai Amien sebagai bukti nyata bahwa Ahok hanya ingin menguntungkan pengembang.
“Jadi Ahok dan konglomerat taipan yang akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Saya menentang reklamasi yang hanya menguntungkan taipan pengembang, dan saya akan terus bangkit menggugat kasus itu sampai hukum dan keadilan ditegakkan,” katanya.
Selama ini menurut Amien, masyarakat telah dibodohi oleh modus KKN yang telah dibungkus dengan pola pencitraan massif yang dilakukan Ahok bersama timnya.
“Korupsi Ahok pada proyek reklamasi adalah kasus korupsi kebijakan, mainnya triliunan rupiah, bukan korupsi kesusilaan yang nilainya miliaran,” katanya.
“Tentunya Ahok juga diuntungkan oleh si konglomerat. Saya mengamati, Ahok memang memiliki hubungan yang dekat dengan konglomerat-konglomerat utama di Indonesia,” tambahnya.
“Ini kita dibodohi oleh Ahok yang membawa-bawa kebijakan transaksional tertutup untuk didukung, tapi jauh dari prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, kebijakan itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Ini nonsense!” kata Amien Rais.
Amin menilai Ahok sangat lihai dan licik dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan membangun tanpa menggunakan APBD.
“Ahok menjabat hanya kurang 3 tahun sebagai Gubernur, namun ia sangat lihai sekaligus licik. Ini bisa kita lihat dari beberapa proyek infrastruktur berjalan tanpa dana APBD, melalui skema dana nonbudgeter. Entah berapa banyak konglomerat yang berdiri di belakangnya,” kata Amien Rais.
“Jadi, saya pikir, ini sangat mendesak dibuka ke publik, supaya jelas, jika ada pelanggaran dan sarat dugaan KKN, untuk segera diseret ke pengadilan,” lanjut Amien Rais.
Amien Rais kemudian meminta kepada Presiden Jokowi untuk proaktif dalam mengungkap kasus ini bila tidak ingin disebut menjadi bagian dari dugaan KKN Ahok.
“Jadi, jika Jokowi memang bukan bagian dari oligarki yang melingkupi dugaan KKN Ahok, maka presiden perlu proaktif mendorong diusut tuntasnya kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, nama baik presiden secara tidak langsung terklarifikasi dari berbagai rumor buruk yang selama ini beredar dan ujungnya justru memperoleh apresiasi dari rakyat,” katanya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
