Harian IndoJakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan silaturahmi dengan Presiden RI Joko Widodo pada liburan Lebaran pertama kemarin. Para ulama meminta Presiden menyelesaikan berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam.
“Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya dalam momentum halal bi halal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog,” ungkap KH Bachtiar Nasir (UBN) selaku ketua GNPF MUI pada Selasa (27/6/2017).
Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan.
“Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif,” katanya.
Baca juga: Ragunan Diapadati Pengunjung usai Lebaran
Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini juga menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan.
“Presiden membuka komunikasi dan memberi saran ke Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya,” kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
