Jakarta – Partai Golkar telah usai melakukan Rapat Pleno DPP Golkar pada Selasa (18/7/2017) sore kemarin. Dari rapat tersebut dihasilkan tujuh poin keputusan yang dua di antaranya terkait dukungan kepada Presiden Joko Widodo.

Ini Dia Tujuh Poin Hasil Rapat Pleno DPP Golkar, Salah Satunya Terkait Presiden Jokowi

“DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019,” ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

Di poin yang pertama, diputuskan bahwa Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019.

“Golkar tetap mengikuti keputusan munas mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai 2019,” tegas Nurdin.

Berikut ini tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar:

1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.

4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan.
(samsul arifin – harianindo.com)