Harian IndoJakarta – Dalam sidang kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani di Gedung Perpustakan dan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung yang akan dilaksanakan besok, dinilai tak perlu dihadirkan Ahok. Hal ini disampaikan langsung oleh tim pengacara Ahok.
Mengacu pada Pasal 116 dan 162 KUHAP, I Wayan Sudirta selaku anggota tim pengacara Ahok menilai bahwa tidak perlunya Ahok hadir di persidangan Buni.
Saat diwawancarai oleh Kompas.com, beliau berkata, “Menurut pendapat saya dari sisi hukum Pak Ahok tidak diperlukan hadir,”
Sesuai dengan Pasal 116, Wayan mengatakan bahwa saksi yang jaraknya jauh dari tempat persidangan tidak perlu dihadirkan.
Sedangkan Pasal 162 sudah diatur bahwa saksi yang tidak bisa hadir di persidangan cukup dibacakan saja berita acara pemeriksaannya (BAP).
“Ketemu jalan keluarnya. Ngapain repot-repot mendengarkan Pak Ahok,” ujar Wayan.
Untuk aspek keamanan, Wayan menilai dihadirkannya Ahok dalam sidang tersebut justru berpotensi membuat adanya pengerahan polisi dalam jumlah besar. Dan kondisi itu dinilainya dapat membebani lembaga-lembaga terkait.
“Pak Ahok kalau dikawal dari Jakarta ke Bandung, kemudian ada orang yang enggak senang mengerahkan massa mencegat di jalan tol dengan ratusan bahkan ribuan atau jutaan, berapa banyak polisi yang harus dikerahkan,” kata Wayan.
Andi M Taufik selaku Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang Buni Yani, sebelumnya mengatakan akan ada empat saksi yang akan dihadirkan pada sidang Selasa besok. Salah satunya adalah Ahok.
“Kita upayakan 4 saksi sisa ini termasuk Ahok,” kata Andi saat ditemui seusai sidang keenam Buni Yani di Gedung Perpustakan dan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung, Selasa (25/7/2017).
“Kita panggil mulai hari ini. Kita layangkan surat pemanggilaan melalui Lapas,” ucapnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
