Harian IndoJakarta – Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla sudah harus memulai membaca laporan sementara terkait termuan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fahri Hamzah
Fahri juga yakin bahwa selama ini Jokowi-JK sudah mengikuti proses yang bergulir di Pansus hak Angket KPK bentukan DPR itu. Oleh karena itu, Fahri menegaskan bahwa Jokowi-JK selaku pimpinan kabinet harus mulai mengkondisikan bahwa apa pun temuan DPR harus dipandang secara positif dan ada tindak lanjut pemerintah. Termasuk jika nanti pansus merekomendasikan revisi Undang-Undang KPK.
“Apapun nanti yang merupakan rekomendasinya yang penting disiapkan. Kalau revisi itu sudah pastilah karena penyimpangannya sudah terlalu banyak keliahatan secara kasat mata,” ujar Fahri, Kamis (23/08/2017).
Fahri pun menyindiri KPK itu seperti sebuah negara dalam negara yang tidak punya ketundukan terhadap prosedur yang sudah baku. Baik hukum acara didalam penegakan hukum, maupun yang terkait dengan hak-hak orang lain.
Baca juga : Fahri Hamzah Ngotot Wacanakan Perbaikan Gedung DPR
Oleh karena itu Fahri menyarankan untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan kembali KPK ke dalam sistem peradilan pidana, maka pemerintah harus menyiapkan antisipasinya.
“Ya kalu memang Pak Jokowi-JK setuju, ya memang harusnya dilakukan revisi UU KPK itu. Sebab kalau tidak kita akan menunggu jatuhnya korban terus menerus,” jelasnya.
Fahri juga mengingatkkan KPK agar mau hadir untuk memenuhi panggilan Pansus. Menurutnya, presiden yang dipilih oleh 200 juta suara, wajib datang ke Pansus Hak Angket DPR jika dipanggil.
“Jadi KPK berhentilah petantang-petenteng menganggap dirinya lembaga yang paling tinggi,” tegasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
