Harian IndoJakarta – Menko Polhukam Wiranto akhirnya ikut angkat bicara dengan mengatakan bahwa penyelesaian maslah terkait peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM didalamnya tak bisa deselesaikan secara yudisial.
Hal ini ia ungkapkan karena kejadian yang sudah larut lama sehingga para saksi kejadian tersebut sebagian besar telah meninggal. Maka dari itu ia tetap menyerukan penyelesaian masalah secara non-yudisial.
Saat ditemui di Kompleks Istana Negara, dirinya berkata “Maka cara-cara nonyudisial yang kita kedepankan. Bagaimana? Ini akan kita kembangkan bersama-sama,”
Selain itu dirinya juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal kuat tentang kultur masyarakat yang mengedepankan jalan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik di masa lalu.
Maka itu, perdebatan mengenai hal ini agar disudahi supaya negara tidak terus menerus terbelenggu dan terjebak masa lalu. Karenanya, pemerintah meminta kesadaran masyarakat untuk melihat kepentingan bangsa ke depan.
Wiranto mengimbau, agar tidak menjadikan isu PKI menjelang 1 Oktober untuk kepentingan politik. “Saya mengimbau masalah ini kita selesaikan proporsional secara jernih, dengan musyawarah mufakat, kita bincangkan. Jangan tuduh menuduh lagi,” pungkasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
