Harian IndoJakarta – Masalah hukum yang membelit Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi e-KTP membuat para politisi senior Golkar mendesak agar Golkar cepat mengambil keputusan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) guna mengganti kepemimpinan.
Menurut anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Zainal Bintang, musnaslub harus segera digelar untuk mempertahankan perolehan suara Golkar sebanyak 18 juta suara pada Pemilu 2019 mendatang.
“Munaslub itu harga mati dikaitkan dengan persoalan yang melilit Partai Golkar, melilit ketua umumnya, ini persoalan pribadi ketua umum yang telah menyandera Golkar,” kata Bintang dalam acara diskusi Perspefktif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017) kemarin.
Munaslub dipandang sebagai langkah strategis yang harud dilakukan untuk mengamankan posisi Golkar di Pilkada dan Pemilu yang akan datang.
“Kenapa? Di depan kita ini sudah masuk proses bagian-bagian pilkada, itu penting. Karena kalau Partai Golkar tidak dalam kondisi stabil, maka calon pemilih-pemilih kita yang ada di kabupaten/kotamadya itu pasti ragu,” jelas Bintang.
Proses hukum yang membelit Setya Novanto dipandang akan membawa dampak buruk bagi keberadaan Partai Golkar karena dipandang sebagai pelindung koruptor.
“Bagaimana mungkin mempertahankan 18 juta (pemilih) kalau citra partai kita dianggap sebagai banker koruptor, pelindung koruptor. Tidak mungkin kita mempertahankan 18 juta, tidak mungkin kita melindungi, mendukung, membantu calon-calon kita bertarung di pilkada dengan citra ini,” ungkap Bintang.
“Dan juga alangkah lebih mustahilnya memperoleh dukungan generasi milenial yang sangat kritis. Mereka tiap hari menyaksikan melalui medsos bagaimana Ketua Umum Golkar menjadi bulan-bulanan dengan meme yang sangat tidak nyaman,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
