Harian IndoJakarta – Mantan Gubenur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan tidak pernah menandatangani Peraturan Gubernur mengenai bantuan dana untuk partai politik.
“Kalau Pergub yang disahkan di masa saya menjabat itu tentang Hak Keuangan Anggota DPRD. Silakan dicek,” ujar Djarot saat ditemui di Wisma Kinasih, Depok Rabu (13/12/2017).
Terkait naiknya anggaran bantuan parpol yang naik, kata Djarot, dirinya tidak mengetahui mengenai permasalahan tersebut. Jadi kenaikan bantuan parpol di DKI disamakan dengan mekanisme peraturan pemerintah. “Kalau polemik mengenai bantuan parpol DKI, saya tidak tahu,” ujarnya.
Menurut Djarot, seingat di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI dirinya menolak biaya perjalanan dinas anggota DPRD yang mengalami kenaikan fantastis. Berarti kenaikan anggaran parpol tidak mungkin juga disetujuinya. “Patokannya dulu menolak itu peraturan pemerintah juga,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mereview kembali sejumlah peraturan gubernur (pergub) dan peraturan daerah (perda) yang disahkan pada saat Gubernur Djarot Saiful Hidayat memasuki habis masa jabatan.
Baca juga: MUI Dikabarkan Bakal Pimpin Demo Solidaritas untuk Palestina
“Kami akan mereview semua pergub, semua perda yang dikeluarkan pada periode akhir masa jabatan pemerintahan kemarin. Mau tidak mau, kami akan review,” kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa, 12 Desember 2017.
Rencana tersebut, Anies menuturkan, merupakan buntut atas kontroversi mengenai anggaran nilai bantuan keuangan untuk partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Menurut Anies, ada banyak pergub yang ditandatangani Djarot pada masa kepemimpinannya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
