Harian IndoKarangasem – Pemerintah sedang mempertimbangkan mencabut tanggap darurat erupsi Gunung Agung di Bali karena status itu dinilai turut memicu sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan atau “travel warning” berkunjung ke Pulau Dewata.
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan
“Jadi begitu tanggap darurat kami cabut, saya kira `travel warning` juga akan dicabut,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (22/12/2017).
Menurut Luhut, rencana tersebut akan dibawa ke dalam rapat terbatas terkait penanganan dampak erupsi Gunung Agung terhadap pariwisata Bali yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Sanur, Denpasar, Jumat (22/12/2017) malam.
Luhut menjelaskan pemerintah tetap akan memperhatikan pengungsi Gunung Agung karena tanggap darurat berkaitan erat dengan pencairan bantuan logistik khususnya beras.
“Kalau tanggap darurat itu tidak ada, beras (pengungsi) tidak bisa dicairkan oleh Pemda. Sekarang kami mau coba bisa tidak Kementerian Sosial yang mengeluarkan itu,” ucapnya.
Baca juga: Khofifah Akui Masih Jalin Komunikasi dengan PAN
Hingga saat ini berdasarkan data dari BPBD Bali, jumlah pengungsi Gunung Agung mencapai 74.045 yang tersebar di 239 titik pengungsian di seluruh Bali.
Setelah status Gunung Agung meningkat menjadi awas dan disusul erupsi, sejumlah negara mengeluarkan imbauan perjalanan ke Bali di antaranya Singapura, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.
Adanya imbauan atau peringatan perjalanan ke Bali itu dinilai turut berpengaruh menurunkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
