Harian IndoJakarta – Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Zainuddin, meminta pemerintah mengevaluasi penanganan wabah difteri. Sebab, selain jumlah penderita yang bertambah, wilayah dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri meluas menjadi 28 provinsi.
“Kami semua prihatin, wabah ini belum juga berkurang. Karenanya penanganan difteri harus terus dievaluasi agar semakin baik dan efektif,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (26/12/2017).
Zainuddin mengatakan upaya pemberantasan wabah difteri selama ini belum efektif karena terkesan hanya dilakukan Kementerian Kesehatan. Padahal semua pemangku kepentingan harusnya terlibat aktif.
“Lembaga negara baik kementerian maupun non-kementerian dan institusi swasta hingga tokoh-tokoh masyarakat, secara terintegrasi harus ikut serta dalam pemberantasan difteri,” kata dia.
Zainuddin mencontohkan pemberian vaksi anti-difteri adalah domain dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, upaya sosialisasi, mobilisasi masyarakat, dan pencegahan bisa dilakukan pihak lainnya.
Ia pun menyayangkan sikap presiden yang menurut dia kurang fokus terkait ini. Padahal, kata Zainuddin, Indonesia adalah negara terbanyak kedua penderita difteri di dunia setelah India, dan terbesar dalam sejarah negara ini sejak tahun 1945.
Selain itu, menurut Zainuddin, pemerintah harus mengevaluasi maraknya sikap anti-imunisasi di masyarakat. Jika sikap ini terus meluas, bukan tidak mungkin seluruh provinsi akhirnya berstatus KLB difteri dan bisa muncul wabah lainnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
