Mencabut Larangan Becak di DKI Pernah Ingin Dilakukan Oleh Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menandatangani kontrak politik dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012 silam. Saat itu Presiden Jokowi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Salah satu poin dalam kontrak tersebut adalah mencabut larangan operasional becak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun sayangnya hingga Jokowi meninggalkan kursi Gubernur yang kemudian digantikan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok janji tersebut masih belum terpenuhi.

Kini Gubernur DKI saat ini, Anies Baswedan, berencana untuk merealisasikan janji yang sempat tak dipenuhi oleh Jokowi tersebut. Anies berencana untuk kembali memberikan izin operasional becak di DKI Jakarta setelah selama puluhan tahun dilarang.

Meski begitu, Anies juga memiliki syarat tertentu terkait operasional becak tersebut. Anies menjelaskan bahwa operasional becak tersebut terbatas dan tidak diperbolehkan berkeliaran di jalan-jalan utama atau arteri.

Baca juga : Anies Buka Peluang Becak Kembali Beroperasi di DKI

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI akan mengakomodir becak agar hanya beroperasi di jalan-jalan permukiman penduduk seperti yang selama ini masih terjadi di beberapa wilayah ibu kota, terutama Jakarta Utara.

“Mereka (becak) tidak beroperasi di jalan raya. Mereka beroperasi di jalan kampung,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/01/2018).

“Kami ingin di kota ini warga yang memang membutuhkan becak, bisa pakai becak. Tapi di sisi lain, kami juga mengatur jangan sampai hadirnya kendaraan becak itu memperumit masalah lalu lintas. Karena itu, mereka tidak dibuat untuk keluar dari jalur kampung,” sambungnya.
(Muspri-www.harianindo.com)