Jelang Pilkada Serentak, JK Minta Masjid Terhindar Dari Praktik Politik

Jakarta – Tahun 2018 juga disebut sebagai tahun politik. Sejumlah partai dan para bakal calon sudah mulai melakukan persiapan kampanye besar-besaran. Hal itu terlihat dari mulai banyaknya baliho-baliho kampanye yang terpampang di jalanan.

Menegaskan hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa tidak memperbolehkan kampanye menggunakan Masjid sebagai salah satu sarananya. Pria yang akrab disapa JK ini mengatakan bahwa Masjid harus benar-benar terbebas dari praktik politik sehingga tidak boleh digunakan untuk berkampanye.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini menjelaskan lebih lanjut bahwa aturan pelarangan Masjid digunakan untuk berkampanye sudah diatur dalam Undang-Undang yang ada dan sudah tertulis dengan jelas.

Baca juga : Petinggi DMI Minta Tak Gunakan Masjid Untuk Kegiatan Politik

“Itu yang mengatur UU. Ada Undang-undang nya. Tidak boleh (masjid digunakan berkampanye),” kata JK usai menghadiri kuliah Dhuha Ustadz Abdul Somad di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (04/02/2018).

Wapres juga menyinggung tentang dugaan sejumlah ustad yang menggunakan Masjid untuk berceramah, menurutnya hal itu masih di perbolehkan. Namun sepanjang apa yang disampaikan masih dalam koridor memberikan pengetahuan Agama Islam dan ayat Suci Al-Qur’an.

“Kalau ceramahnya tidak memihak, yang ada hubungan ayat, Alquran dan hadis, yang tak ada hubungannya dengan politik, ya tentu hanya sebagai pengetahuan. Tidak dalam hal kampanye, sebagai suatu referensi pengetahuan dalam Alquran saja, kalau begitu kan tidak masuk dalam hal kampanye,” ujarnya.
(Muspri-www.harianindo.com)