Fahira Idris Permasalahkan Penghadangan Anies Untuk Dampingi Jokowi

Jakarta – Insiden dicegahnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hendak naik ke podium untuk menyerahhkan Piala Presiden 2018 ke Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Salah satunya Senator DKI Jakarta Fahira Idris. Fahira Idris mengaku merasa geram saat mengetahui perlakukan dari Panitia Piala Presiden 2018 itu. Menurutnya perlakuan yang diterima Anies bukan hanya menyalahi etika, aturan protokoler, tetapi juga mengecewakan sebagian besar warga Jakarta.

“Pak Anies itu sudah gubernur, bukan lagi calon gubernur dan dia punya banyak pendukung, jangan diperlakukan seperti itu. Tidak etis itu. Mungkin beliau santai diperlakukan seperti itu, tetapi kami sebagai pendukungnya tidak terima eksistensi gubernur kami dinafikan begitu saja. Saya protes keras,” tegas Fahira Idris di sela-sela menjalankan ibadah umroh di Mekkah, Senin (19/02/2018).

Fahira mengatakan bahwa dengan adanya berbagai alasan yang dikemukan panitia maupun pihak istana merupakan bentuk dari sikap kepanikan saat mengetahui besarnya gelombang protes publik terutama di media sosial terhadap perlakuan tidak simpatik ini.

Baca juga : Rayakan Kemenangan, Jakmania Diizinkan Nyebur Ke Kolam Balaikota

Sebab menurutnya adanya alasan Final Piala Presiden 2018 bukan acara kenegaraan sehingga panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah, atau alasan ada batasan jumlah pejabat yang mendampingi Presiden saat menyerahkan piala, dinilai mencari-cari sebuah pembenaran atas insiden ini.

“Di atas semua alasan protokoler atau alasan teknis lainnya ada etika yang harusnya sudah dipahami panitia dan ini mereka terabas begitu saja,” jelasnya.

“Sekarang mereka minta peristiwa ini tidak dibesar-besarkan, tetapi saya belum dengar ada permintaan maaf atas kejadian ini. Akui saja ada kekhilafan dan segera minta maaf kalau ingin persoalan ini reda,” tambah Ketua Komite III DPD RI ini.
(Muspri-www.harianindo.com)