Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menanggapi kritik mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai hal tersebut sebagai sebuah bentuk arogansi kekuasaan.
“Menurut saya, ini bentuk arogansi kekuasaan pernyataan itu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Amien Rais sempat menuding bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pengibulan. Pasalnya, pemerintah membiarkan 74 persen wilayah Indonesia dimiliki kelompok tertentu. Ia mengatakan hal tersebut dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (18/3/2018).
Kemudian, Luhut merespons pernyataan Amien tersebut. Ketika hadir dalam acara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (19/3/2018), Luhut tak hanya mempertanyakan dasar Amien melontarkan tudingan itu, melainkan juga mengancam bakal membeber dosa-dosa masa lalu mantan ketua MPR tersebut.
Fadli menilai, kritik maupun menyatakan pendapat lisan dan tulisan itu bebas dan telah dijamin oleh konstitusi. Dia menegaskan tidak boleh ada kritik kemudian dihadapkan dengan ancaman. Menurut Fadli, kritik yang dilontarkan Amien tersebut masih dalam batas wajar lantaran menyatakan 74 persen lahan dikuasai koorporasi atau segelintir orang.
Sebab, kata dia, di satu sisi ada petani yang tidak mempunyai lahan. Bahkan, rata-rata petani hanya memiliki lahan 0,2 hektare.
“Jadi, itu masih dalam tataran kritik menurut saya. Jadi, bisa ancam begitu, itu namanya arogansi kekuasaan,” katanya.
“Menurut saya ini persis seperti dulu kasus reklamasi ya. Mau mencari-cari kesalahan orang, berarti menggunakan segala macam cara dan kekuasaan. Tidak perlu seperti itu karena akan menimbulkan antipati kepada pemerintah,” ungkap Fadli.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)