Jakarta – Konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Hanura kembali di respon oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kemenkumham Kembali Respons Konflik Dualisme di Tubuh Hanura

Partai Hanura

Kementerian di bawah wewenang Yasona Laolly itu memberikan sinyal bahwa DPP Partai Hanura yang dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) berhak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Staf Khusus Kemenkumham Karjono mengatakan, secara hukum keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan kubu Daryatmo atas SK Kemenkumham belum menyangkut perkara.

“Sebelum proses peradilan bisa di-injunction (penetapan sementara), maka tak masuk ke perkara. Maka (putusan sela) tidak memengaruhi keputusan yang lama,” ungkap Karjono di Pekanbaru, Riau, Rabu (9/5/2018) .

Karjono juga menjelaskan, posisi kemenkumham dalam hal adanya sengketa internal, mengacu pada hukum positif. Kemenkumham hanya berpatokan pada register terakhir.

Baca juga: Megawati : Negara Tidak Akan Maju bila Tidak Mengembangkan Riset

“Seandainya ada Mahkamah Kehormatan yang menyetujui (perubahan kepemimpinan), maka itulah yang akan di-register-kan. Apabila masih berseteru maka (yang berlaku) yang terakhir yang yang dicatat Kemenkum‎ham,” ujarnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)