Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati beberapa pelanggaran HAM menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 ini. Salah satunya adalah masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi hak pilihnya oleh negara.

Komnas HAM Menilai Pendataan Data Penduduk Kacau Balau

Ilustrasi

“Banyak dari mereka belum memiliki e-KTP ataupun Surat Keterangan (Suket) sebagai syarat memilih. Nah pertanyaannya, kalau kalau orang belum perekaman sama sekali bagaimana?” ungkap Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (09/05/2018).

Selain itu, dia juga menyoroti masalah pemilih baru yang akan berumur 17 tahun menjelang waktu pemungutan suara tiba. Menurutnya para pemilih seperti ini berkemungkinan kehilangan hak pilih sebab tidak sempat melakukan perekaman maupun pembuatan Suket.

Baca juga : Siswa Yang Nilainya Jeblok Bisa Ikuti UN Perbaikan di Bulan Juli

“Misalnya begini, hari ini bulan ini dia belum 17 tahun, dia baru 17 tahun nanti pas seminggu menjelang pencoblosan bagaimana ini? Jelas saja pendataan data penduduk kacau balau,” jelasnya.

Oleh karena itu, Amir mendorong pemerintah untuk menerbitkan perpu agar warga yang tidak memiliki e-KTP atau suket dapat melakukan pencoblosan menggunakan alternatif dokumen lain. Hal ini dianggap sebagai langkah tercepat menyelesaikan masalah ini.

“Jalan keluarnya apakah dibuatkan perpu atau agreement antara Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Misalnya begini, mungkin dia tidak punya e-KTP tapi punya KK. Karena di kita ini identitas kependudukan kan banyak sekali ada KK, KTP, paspor. Nggak bisa Dukcapil bilang kalau masyarakatnya nggak punya (e-KTP) ya sudah,” pungkas Amir.
(Muspri-harianindo.com)