Harian IndoJakarta – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan akhirnya komentari tudingan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemberian THR 2018 yang dinilai bermotif politik.
Saat ditemui di Gedung DPR kemarin siang, dirinya dengan heran mengatakan bahwa “Loh, beliau kan anggota DPR. Wakil Ketua DPR, Undang-Undang APBN sudah ditulis dari dulu,”
Dirinya menilai bahwa DPR punya andil penting dalam rancangan hingga penetapan UU APBN, dalam hal ini APBN 2018. Sedangkan PP 19/2018 merupakan aturan turunan dari UU APBN 2018 yang pada dasarnya telah diatur pemerintah bersama dengan DPR.
“Kan (aturan THR) selalu dibahas di (rapat) APBN. Kemarin sudah ditulis, sudah dianggarkan, dibahas sejak tahun lalu,” tutur Sri Mulyani.
Seperti yang telah diketahui, Fadli Zon berkata bahwa kenaikan besaran THR tahun ini ada maksud dari pemerintah yang berkaitan dengan tahun politik.
Fadli juga memandang PP 19/2018 belum mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini UU APBN 2018.
Selain itu, Fadli juga menyayangkan pemerintah yang tidak mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer dalam ketentuan THR tahun ini.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
