Harian IndoJakarta – Salah satu Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, mengaku selama ini dirinya dan yang lain tidak pernah mendapatkan gaji meski telah bekerja setahun ini.
“Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya ‘gaji’ Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji,” kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu (27/5/2018).
Pernyataan Mahfud ini untuk menanggapi banyaknya komentar soal dikeluarkannya Perpres Nomor 42/2018 tentang gaji dan fasilitas Dewan Pengarah BPIP.
Menurut Mahfud, meski bekerja tanpa mendapatkan gaji namun Pengarah maupun Kepala BPIP tidak permah mempersoalkan gaji.
“UKP Pancasila dibentuk pada 7 Juni 2017 (sudah setahun). Pengarah dan Kepala BPIP belum pernah digaji dan kami tidak pernah menanyakan gaji. Kepres pembentukan UKP Pancasila (yang kemudian diubah menjadi BPIP) juga tidak menyebut besaran gaji dan kami tidak pernah mempersoalkan,” jelasnya.
“Di kalangan Pimpinan BPIP sepertinya sudah ada kesepakatan bahwa kami tidak akan pernah meminta gaji. Sampai hari ini pun Dewan Pengarah tak serupiah pun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP. Ke mana-mana kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP,” tambahnya.
Mahfud berpendapat, besaran gaji yang kemudian ramai dipertanyakan masyarakat lebih kepada biaya operasional.
“Yang kami tahu itu berdasar hasil pembicaraan resmi antara Men PAN-RB, Menkum-HAM, Menkeu, Mendagri, Mensesneg, dan Seskab yang menganalisis berdasar peraturan perundang-undanganan,” tulis Mahfud.
“Yang kami pahami pula jika benar gaji Pengarah BPIP itu ada sebenarnya dimaksudkan sebagai biaya operasional. Tampak lebih besar daripada gaji menteri karena kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yang juga besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional,” lanjutnya.
Mahfud juga menandaskan, tim BPIP selama ini bekerja tanpa memikirkan gaji.
“Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Karena pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar,” tulis Mahfud di akun Twitternya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
