Harian IndoJakarta – Besarnya gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dianggap tidak pantas di tengah sulitnya ekonomi masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono.
“Indonesia bisa dibilang diambang krisis ekonomi lah kok malah jabatan yang kurang ada manfaatnya diberi gaji sebesar itu. Sangat nggak pantas,” ujar Ferry Juliantono, Senin (28/5/2018).
Menurut Ferry, rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi dengan kenaikan harga dan merosotnya nilai tukar rupiah akhir-akhir ini.
“Rakyat lagi susah karena kenaikan harga-harga dan pengangguran dimana mana. Apalagi nilai tukar rupiah kita jeblok,” jelasnya.
Ferry bahkan membandingkan dengan pemerintahan di Malaysia yang para pejabat dan rakyatnya mendonasikan uangnya untuk membantu mengurangi utang negara.
“Coba kita bandingkqn dengan sikap tokoh-tokoh politik di Malaysia saat ini, mereka bergoyong-royong mendonasikan uangnya supaya Malaysia bisa bayar utang,” kata Ferry.
“Ya sudah, sebaiknya memang jangan berkuasa lagi lah,” tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 42/2018 tentang gaji dan fasilitas Dewan Pengarah BPIP dan stafnya.
Berikut ini daftar gaji mereka:
Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000
(samsul arifin – www.harianindo.com)
