Harian IndoJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Blitar dan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur.
“Dalam dua perkara tindak pidana korupsi, KPK meyakini telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Jumat (8/6/2018) dini hari.
Kedua tersangka diduga menerima fee proyek dari satu tersangka pihak swasta yang bernama Susilo Prabowo.
Menurut keterangan Saut, Susilo diduga memberikan hadiah sebesar Rp 1 miliar kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melalui pihak swasta bernama Agung Prayitno terkait proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
“Diduga pemberian ini adalah pemberian ke-3. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar,” ungkap Saut.
Susilo juga diduga memberikan hadiah uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.
“Fee diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati,” jelas Saut.
Selain itu, KPK juga menetapkan pihak swasta Agung Prayitno dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno sebagai tersangka.
“Sementara perkara di Blitar, diduga sebagai penerima MSA (Muhammad Samanhudi Anwar) dan BP (Bambang Purnomo), sebagai tersangka” kata Saut.
Sedangkan Susilo Prabowo ditetapkan sebagai tersangka untuk dua perkara sekaligus.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
