Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan kondisi bangunan di Pulau D, Pantai Utara Jakarta, untuk saat ini hanya akan disegel. Nantinya, Anies akan membentuk Badan Pelaksana Reklamasi, sesuai dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Anies : Nasib Pulau Reklamasi Bakal Ditentukan Lewat Perda Rencana Tata Ruang Zonasi

Terkait nasib pulau reklamasi secara keseluruhan, termasuk bangunan yang telah ada, penentuannya akan dilakukan setelah selesai memperbaiki draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sempat ditarik pada Desember 2017.

“Semua harus ditentukan dulu lewat Perda Rencana Tata Ruang Zonasi. Nah itu belum ada, karena itu sekarang dihentikan dulu (pembangunanya), kita bereskan nanti,” kata Anies di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).

Sedangkan badan yang dibentuk Anies nanti akan menyusun rencana pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Utara Jakarta. Baru setelah itu diterjemahkan dalam bentuk Perda.

“Dari sana baru kemudian kita bicara tentang bangunannya, mana wilayah menjadi zona perkantoran, mana zona perumahan, zona hijau, zona biru. Mana tempat untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, jalannya bentuknya bagaimana, lebarnya berapa,” jelas Anies.

Baca juga: Bandara Soetta Optimalkan Pelayanan Arus Mudik Lebaran 2018

Anies juga akan membuat rencana besar (masterplan) apakah bangunan yang sudah nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Karena selama ini yang terjadi kadang membangun sesuatu namun tidak memiliki rencana jangka panjangnya.

“Kalau kita punya masterplan itu menerjemahkannya sampai kecil gampang. Kan problemkita sekarang yang dialami adalah membangun terus kemudian bikin rencana, membangun, rencana. Kita tidak punya rencana besarnya. Dan itu amanat Perpres,” tutur dia. Anies menargetkan revisi Raperda dapat selesai tahun ini. (Tita Yanuantari – harianindo.com)