Home > Ragam Berita > Ekonomi > Prabowo Sebut Utang Indonesia Mencapai Rp 9.000 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Prabowo Sebut Utang Indonesia Mencapai Rp 9.000 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut total utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp 9.000 triliun. Angka ini berasal dari gabungan utang pemerintah, utang BUMN ditambah dengan utang lembaga keuangan.

Prabowo Sebut Utang Indonesia Mencapai Rp 9.000 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Terkait pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bingung karena utang seharusnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing entitas.

“Jadi yang kita bahas itu masalah apa sih? Kalau saya mau tanya ya, artinya di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, utang korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menambahkan, melihat utang harus didasarkan pada perbandingan yang tepat.

“Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN,” jelas Sri Mulyani.

“Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga,” tambahnya.

Sri Mulyani juga menegaskan, pemerintah telah mengelola utangnya dengan sangat hati-hati sehingga masih aman bila dibandingkan dengan PDB, yakni di bawah 29 persen.

“Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)

x

Check Also

Kursi Wagub DKI Masih Jadi Rebutan Gerindra dan PKS

Kursi Wagub DKI Masih Jadi Rebutan Gerindra dan PKS

Jakarta – Kursi jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno hingga ...


Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/harianindo/public/wp-content/plugins/mashshare-sharebar/includes/template-functions.php on line 135