Harian IndoJakarta – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mempertanyakan regulasi soal kapal terkait sejumlah kapal yang tenggelam. Ia meminta pemerintah menangani transportasi laut dan air.
“Karena pemerintah sejak awal gembar-gembor poros maritim, tol laut. Tapi yang diurus tol darat. Itu pun tol darat sangat mahal biaya orang masuk,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Dia menegaskan, mestinya transportasi air dan laut dibenahi termasuk audit kapal berlayar penumpang atau milik siapapun. “Tidak bisa kita bermain-main dengan nyawa orang lain. Kalau itu terjadi akan banyak korban dan kita tidak berdaya. Jadi ini wilayah domain pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan,” katanya menambahkan.
Baca juga: BMKG Beberkan Penyebab Suhu Dingin di Indonesia
Sebelumnya, kapal ferry Lestari Maju yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, kandas, Selasa, 3 Juli 2018. Kapal membawa 139 orang penumpang sesuai dalam manifes. Kapal tersebut juga membawa 14 mobil pribadi, 6 unit bus atau truk, 8 unit motor. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
