Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada uang suap ‎yang mengalir untuk perubahan tata ruang proyek pembangunan Lippo Group, Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Uang suap tersebut diduga mengalir ke anggota DPRD Bekasi.

KPK Menduga Adanya Aliran Uang Suap Dalam Proyek Meikarta

“KPK juga telah mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana untuk mengubah aturan tata ruang tersebut dan itu sedang terus kami telusuri saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).‎

KPK sendiri telah memeriksa tiga pimpinan DPRD Bekasi yakni Sunandar, Daris, dan Mustakim, pada Selasa, 11 Desember 2018. ‎Dari pemeriksaan tiga unsur pimpinan DPRD Bekasi itu, KPK mendalami soal perubahan aturan tata ruang yang baru di Bekasi.

“Untuk para anggota DPRD ini kami mendalami lebih lanjut bagaimana usulan atau kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan perubahan atau pengaturan tata ruang yang baru di Bekasi” ungkapnya.‎

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.

Karena itu, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Baca juga: Bestari Barus Berharap Ahok Bisa Kembali ke Dunia Politik

“Nah perubahan atau pengaturan tata ruang melalui perda tersebut kami duga itu dilakukan atas kepentingan agar proyek meikarta bisa dibangun sampai dengan luas sekitar 500 hektar di Bekasi,” terangnya.‎

Menurut Febri, aturan tata ruang yang ada sejak awal tidak memungkinkan untuk Lippo Group membangun proyek meikarta sampai 500 hektar. Karenanya, KPK mensinyalir permasalahan perizinan proyek pembangunan Meikarta sudah terjadi sejak awal.

“Jadi kami Ingatkan pada pihak-pihak yang mengetahui rangkaian perbuatan ini agar kooperatif dan secara terbuka menyampaikan keterangan pada KPK karena kami sudah memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa Ada dugaan aliran dana juga untuk perubahan aturan tata uang melalui perda tersebut,” ujarnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)