Jakarta – Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kasus penjualan blangko e-KTP di toko online dan penemuan berkarung-karung e-KTP di sejumlah daerah bukanlah hasil rekayasa dari pemerintah untuk bertindak curang dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2019.

Wiranto Tegaskan Jokowi Telah Instuksikan ASN Bertindak Netral Dalam Pemilu

Wiranto

“Ada e-KTP yang tercecer dan yang diperjualbelikan, sekali lagi itu bukan rekayasa pemerintah,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, telah menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bertindak netral dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Wiranto meminta kepada ASN untuk mematuhi perintah Kepala Negara.

“Pemilu ini kan pesta demokrasi. Pesta, membuat rakyat senang. Senang karena apa, rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpinnya,” imbuh Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebagai peserta Pemilu 2019 sudah ditetapkan, yakni sebanyak 198.828.520.000 orang. Ia berharap tak ada lagi perdebatan ihwal pemilih siluman tanpa disertai bukti.

Baca juga: Dua Pejabat Waskita Karya Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Meski DPT sudah ditetapkan, lanjut dia, masih akan ada lagi masyarakat yang dimasukkan menjadi pemilih di Pemilu 2019. Mereka itu warga Indonesia yang pada 17 April 2019 nanti usianya baru menginjak 17 tahun. Kata dia, jumlahnya diperkirakan ada sekira 10 ribu orang.

“Sudah ada kesepakatan, sudah ada wadahnya, dipersiapkan, dengan teknik tertentu nanti ada 10 ribuan anak-anak kita yang usianya nanti sebelum April dan setelah ditetapkan DPT ini akan mencapai umur 17 tahun,” tukasnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)